Menteri HAM Larang Sayembara Tangkap Begal Oleh KDM, Sebut Berisiko bagi Warga Sipil

Periskop.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap sayembara penangkapan begal berhadiah yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hanya sebatas guyonan. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi membahayakan keselamatan warga sipil apabila diterapkan secara serius.

Pigai menilai penegakan hukum tidak seharusnya dialihkan kepada masyarakat yang tidak memiliki pelatihan. Ia mengatakan langkah tersebut berisiko memicu kekerasan ketika warga berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan.

"Kalau serius ya tidak boleh. Tetapi kalau guyonan enggak apa-apa. Guyonan aja. Tetapi kalau serius tidak boleh, itu bahaya," kata Pigai di Hotel Papandayan, Bandung, Selasa (28/7).

Menurut Pigai, warga sipil yang tidak dibekali kemampuan taktis memiliki potensi menggunakan kekerasan saat berupaya menangkap pelaku kejahatan. Kondisi itu dinilai dapat memicu bentrokan hingga pertumpahan darah.

Ia juga mempertanyakan etika pemberian hadiah kepada masyarakat untuk melakukan tindakan yang sejatinya menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Menurutnya, aspek keselamatan publik harus menjadi pertimbangan utama.

"Kalau sipil yang tidak terlatih mukul dong, ya? Berdarah-darah. Apa diperbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan? Tidak etis. Tetapi dugaan saya beliau guyonan, tidak serius. Semoga guyonan dan tidak serius," ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warga Jawa Barat yang berhasil melumpuhkan pelaku pencurian, copet, jambret, begal, maupun perampok. Menurut Dedi, pelaku harus diserahkan kepada kepolisian dalam kondisi hidup untuk memperoleh hadiah.

"Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar. Yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok kami siapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup," kata Dedi melalui akun Instagram pribadinya.

Selain mengumumkan sayembara, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Menurutnya, koordinasi dilakukan untuk memperkuat patroli malam di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kriminal.

Ia juga menyampaikan mobil patroli akan tetap bersiaga setiap malam dengan lampu peringatan menyala. Di samping itu, Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran turut disiagakan di lokasi strategis sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.

Langkah pengamanan tersebut disampaikan Dedi bersamaan dengan pengumuman sayembara penangkapan pelaku kejahatan jalanan. Hingga kini, Pigai berharap kebijakan pemberian hadiah tersebut hanya dimaksudkan sebagai guyonan dan tidak diterapkan sebagai kebijakan resmi.