periskop.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan, dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dikembalikan dengan nilai penuh yang menjadi bukti kecintaan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat setempat. Sebab, sebelumnya Dana Otsus Papua nilainya sering dipotong sebagian.
"Karena itulah maka Presiden menegaskan, anggaran yang besar ini harus bisa dimanfaatkan dan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Papua," kata Pigai, di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (17/12).
Pigai menegaskan, untuk tahun ini, Prabowo mengembalikan nilai dana Otsus menjadi Rp12 triliun lebih. Bahkan, Prabowo juga memberikan berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan dikembalikannya dana Otsus secara penuh, anggaran yang masuk ke Papua hampir mencapai Rp50 triliun. Sementara itu, sisanya disalurkan dalam bentuk pelaksanaan berbagai program, selain MBG, seperti kampung nelayan, pendidikan, dan program lainnya.
Menurut Pigai, pemerintah pusat meminta kepada pemerintahan di Papua untuk menggunakan dana tersebut demi meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat, seperti mengurangi angka kematian ibu, angka kematian anak, kemiskinan, stunting, tingkat buta huruf, hingga mengontrol inflasi serta harga kebutuhan.
"Maka indeks-indeks hak asasi manusia dalam konteks Ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) di Papua akan mengalami peningkatan dari sisi perspektif statistik," ungkap dia.
Selama ini, data-data statistik di Papua selalu menjadi yang terendah di Indonesia. Namun, dengan pemberian anggaran besar ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Juga Bapak Presiden tegaskan supaya semua kita harus bangun untuk meningkatkan harga diri, martabat, dan harus rasa bahwa Indonesia itu bisa bahagia," ucap Pigai.
Sebelumnya, Prabowo juga meminta pemerintah daerah di Papua tidak menggunakan dana Otsus untuk keperluan dinas luar negeri (DLN) pejabat-pejabat daerah.
Dana otsus seharusnya digunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
“Saya minta benar-benar kepada gubernur, para bupati, tanggung jawab ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan luar negeri menggunakan dana otsus,” kata Prabowo, di Istana Negara, Selasa (16/12), seperti dikutip siaran resmi Sekretariat Presiden.
Tinggalkan Komentar
Komentar