Nusron Wahid menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak Oktober 2024. Politikus Partai Golkar ini sebelumnya anggota DPR RI beberapa periode dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Di kementeriannya ia menangani sertifikasi tanah, sengketa dan mafia tanah, pembatalan sertifikat bermasalah seperti kasus pagar laut di pesisir Tangerang, tata ruang, sampai penertiban kawasan hutan yang dikuasai perusahaan sawit.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang Nusron Wahid, dari kebijakan pertanahan dan tata ruang, penindakan mafia tanah, sertifikat elektronik, hingga polemik penguasaan lahan. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
Ditanya Soal Isu Keterlibatan Nusron Wahid dalam Korupsi Kuota Haji, Ini Jawaban KPK!
KPK memprioritaskan pemeriksaan biro travel terkait dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Fokus pada praktik jual beli kuota khusus dan diskresi Kemenag yang diduga melanggar aturan...
Baca selengkapnya →
Cegah Konflik, ATR/BPN Genjot Sertifikasi 900 Ribu Tanah Wakaf
Data ATR/BPN mencatat tanah wakaf nasional lebih dari 900.000 bidang. Sekitar 468.000 bidang atau 42% telah tersertifikasi, termasuk yang terdata maupun belum terdata dalam Sistem...
Baca selengkapnya →
Nusron Wahid Cabut HGU 85 Ribu Hektare di Lampung, Tindak Lanjut Temuan BPK
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mencabut seluruh sertifikat HGU seluas 85 ribu hektare di Lampung. Lahan yang masuk kawasan Lanud Pangeran M. Bunyamin diserahkan ke Kementerian Pertah...
Baca selengkapnya →
Pembangunan 2.000 Rumah Penyintas Sumatera Bakal Disokong CSR
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan CSR berkomitmen membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Baca selengkapnya →
BPN Janji Lindungi Lahan dari Mafia Tanah di Sumatera Pascabencana
Terdapat 65 ribu hektare lahan sawah yang terhempas lumpur dan berpotensi menjadi (tanah) musnah. Dikhawatirkan, akan ada oknum-oknum mafia tanah yang mengklaim tanah tersebut
Baca selengkapnya →
BPN Minta Kepala Daerah Bebaskan BPHTB Untuk Warga Miskin Ekstrem
“Saya minta tolong kepada kepala daerah buatkan peraturan, entah bentuknya perda atau keputusan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB bagi masyarakat dalam kategori kemiskinan ekst...
Baca selengkapnya →
Hindari Tumpang Tindih, BPN 'Recall' Pemilik Sertifikat Tanah Tahun 1961-1997
Sertifikat pada periode tersebut banyak yang belum memiliki peta kadasteral atau belum masuk ke sistem digital nasional. Jadi, kerap menimbulkan tumpang tindih data dan potensi kon...
Baca selengkapnya →
Sengketa Lahan Milik JK, Menteri ATR/BPN Beberkan Isi Surat Dari PN Makassar
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menanggapi sengketa lahan 16,4 hektare milik Jusuf Kalla di Makassar. Kasus lama ini kembali mencuat seiring penataan sistem pertanahan yang lebih tran...
Baca selengkapnya →