Periskop.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan jajarannya, siap melindungi lahan-lahan di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) pascabencana Sumatera dari ancaman mafia tanah.
"Ini tadi saya dapat informasi terdapat 65 ribu hektare lahan sawah yang terkena lumpur. Berarti ada potensi sawah itu menjadi (tanah) musnah. Kalau sawah itu musnah, maka pasti akan ada oknum-oknum mafia tanah yang mengklaim dan pasti batas-batas tanahnya juga hilang," ujar Nusron di Jakarta, Senin (8/12).
Menurut dia, hal tersebut akan menjadi catatan dan perhatian Kementerian ATR/BPN. Ia mengatakan, kalau lahan sawah yang berubah menjadi tanah musnah itu sudah disertifikatkan, maka dipastikan aman, karena masih terdapat tapal batas lahan tersebut dalam data spasial Kementerian ATR/BPN.
"Kalau kebetulan mereka sudah disertifikatkan aman. Karena masih ada tapal batasnya di data spasial kita. Tapi yang belum didaftarkan ini agak sulit," kata Nusron.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan penanganan 40 ribu hektare sawah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar. Hal tersebut dilakukan melalui bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta dukungan lapangan untuk memulihkan produksi pangan nasional.
Amran menegaskan, skema pemulihan dilakukan menyeluruh. Mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alat mesin pertanian (alsintan) hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.
Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Amran menyampaikan, pemerintah pusat mengambil alih penuh proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada petani dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.
Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan administrasi batas bidang agar rekonstruksi dapat dimulai.
Perubahan RTRW
Sekadar catatan, Nusron Wahid mengungkapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tiga provinsi mengalami perubahan secara besar-besaran pasca-bencana Sumatera.
"Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota dan tiga provinsi yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh pasca-bencana ini pasti dampaknya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran," ujar Nusron.
Perubahan RTRW tersebut, lanjutnya, akan lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana. "Saya kemarin rapat, termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan. Kemungkinan besar dengan adanya bencana ini akan ada evaluasi besar-besaran dan salah satu keputusan besarnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi," imbuhnya.
Revisi tata ruang di tiga provinsi itu diperlukan dalam rangka mencegah agar peristiwa bencana sama yang melanda Sumatera, tidak terulang ke depannya.
Menurut Nusron, masalah bencana banjir di Sumatera karena debit air yang banyak tidak ada penyangga serapan. Pasalnya, penyangga serapan air yang dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon hilang karena alih fungsi lahan.
"Terus bagaimana caranya? Kembalikan yang dulunya itu ruang untuk pohon yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya. Kembalikan ruang itu untuk pohon supaya serapan airnya terjaga," imbuhnya.
Dia juga mengatakan, saat ini pemerintah masih dalam fase situasi tanggap darurat bencana di Sumatera. Sebagai informasi, Nusron Wahid akan melakukan evaluasi tata ruang pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Nusron menyampaikan, langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan, serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
Tinggalkan Komentar
Komentar