Periskop.id - Masalah banjir Jakarta masih menjadi tantangan kronis yang menghantui tanah air dari tahun ke tahun.
Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, setiap luapan air yang menggenangi jalanan Jakarta tidak hanya menyisakan lumpur, tetapi juga kerugian finansial yang masif serta gangguan sosial yang luas.
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta rilis teknis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa meskipun upaya mitigasi terus dilakukan, dinamika cuaca ekstrem dan kondisi geografis menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi.
Data Bencana Banjir Tahun 2023 hingga 2024
Berdasarkan Data Bencana Indonesia yang dipublikasikan oleh BNPB, terdapat tren peningkatan frekuensi dan dampak bencana banjir di wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Pada tahun 2023, Jakarta mencatatkan total 17 kejadian bencana secara keseluruhan, di mana 7 kejadian di antaranya merupakan bencana banjir. Dampak dari banjir sepanjang tahun tersebut mengakibatkan sebanyak 1.874 jiwa harus mengungsi dan terdampak, dengan kerusakan fisik mencakup 382 rumah terendam serta 30 unit rumah mengalami rusak berat.
Memasuki tahun 2024, statistik menunjukkan angka yang lebih mengkhawatirkan. Jumlah bencana keseluruhan meningkat menjadi 19 kejadian, namun yang paling mencolok adalah lonjakan frekuensi banjir yang mencapai 14 kejadian.
Hal ini berarti banjir mendominasi sekitar 73,68% dari total bencana di Jakarta pada tahun tersebut. Dampaknya pun meluas drastis, di mana sebanyak 9.862 jiwa tercatat mengungsi dan terdampak, sementara jumlah rumah yang terendam melonjak hingga 2.729 unit.
Apabila membedah sebaran wilayah terdampak berdasarkan data tahun 2024, Jakarta Selatan menjadi daerah yang paling sering dilanda banjir dengan 8 kejadian. Disusul oleh Jakarta Barat dengan 6 kejadian, Jakarta Timur dengan 5 kejadian, dan Jakarta Utara dengan 3 kejadian.
Tingginya angka di Jakarta Selatan sering kali dikaitkan dengan topografi wilayah yang menjadi jalur utama aliran sungai dari hulu.
Kerugian Masif: Belajar dari Banjir Jabodetabek Maret 2025
Dampak bencana banjir Jakarta tidak hanya terbatas pada angka pengungsi, tetapi juga menghantam sektor ekonomi secara telak.
Sebagai ilustrasi nyata, banjir besar yang melanda kawasan Jabodetabek pada Maret 2025 memberikan gambaran tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar akibat bencana ini. Total nilai kerusakan dan kerugian pada periode tersebut hampir menyentuh angka Rp1,7 triliun.
Sektor perumahan menjadi korban yang paling menderita dengan total nilai kerugian mencapai Rp1,34 triliun. Angka ini mencakup kerusakan hunian serta kehilangan barang-barang berharga dan kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor infrastruktur menyusul dengan nilai kerusakan fisik sebesar Rp45,88 miliar, namun kerugian akibat gangguan akses transportasi dan fasilitas umum jauh lebih besar, yakni mencapai Rp110,12 miliar. Jika dijumlahkan, total kerugian sektor infrastruktur berada di angka Rp155,98 miliar.
Sektor ekonomi juga lumpuh dengan nilai kerusakan Rp130,28 miliar ditambah kerugian akibat penurunan aktivitas bisnis sebesar Rp14,19 miliar.
Sementara itu, sektor sosial mengalami kerugian sebesar Rp36,79 miliar yang mencakup gangguan layanan kesehatan dan pendidikan.
Terdapat pula kerugian lintas sektor yang mencapai Rp352,45 juta, sebuah istilah yang merujuk pada dampak terhadap tata kelola pemerintahan serta lingkungan dalam penanganan bencana.
Mengenal Tiga Jenis Banjir di Jakarta
Melansir informasi dari laman resmi Pantau Banjir Jakarta, terdapat tiga klasifikasi utama penyebab banjir di Jakarta yang memiliki karakteristik berbeda, antara lain:
- Banjir Hujan Lokal
Terjadi akibat hujan intensitas tinggi dengan durasi lama di wilayah Jakarta. Drainase kota dirancang menampung curah hujan maksimal 120 mm per hari.
Namun, sejarah mencatat curah hujan ekstrem sering melampaui kapasitas ini, seperti pada 1 Januari 2020 yang mencapai 377 mm per hari, rekor tertinggi dalam 24 tahun terakhir. - Banjir Kiriman
Sebagai dataran rendah dengan 13 aliran sungai, Jakarta sangat bergantung pada kondisi cuaca di hulu (Jawa Barat dan Banten).
Hujan deras di hulu akan mengalir ke sungai-sungai Jakarta. Jika kapasitas sungai tidak mencukupi, air akan meluap ke bantaran sungai di wilayah ibu kota. - Banjir Rob
Fenomena ini spesifik terjadi di pesisir utara Jakarta akibat pasangnya air laut. Dampaknya kian diperparah oleh penurunan muka tanah (land subsidence) yang terjadi di wilayah Jakarta Utara, sehingga air laut lebih mudah masuk ke daratan.
Mitigasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai instrumen mitigasi teknis dan non-teknis yang dikelola secara terintegrasi melalui Dinas Sumber Daya Air (DSDA), meliputi:
- Sistem Pengendalian dan Pompa Air
Jakarta mengandalkan sistem drainase utama yang dibagi menjadi Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. Air dari drainase kedua dialirkan secara gravitasi ke kanal utama sebelum dibuang ke laut.
Untuk wilayah yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut, Pemprov menyiagakan 495 unit pompa stasioner dan 327 unit pompa mobile. Pompa-pompa ini berfungsi vital menyedot genangan dan mengembalikannya ke aliran sungai.
Semua pompa stasioner kini dilengkapi sensor agar operasionalnya dapat dipantau secara real-time. - Alat Berat dan Program Gerebek Lumpur
Hingga akhir tahun 2021, Pemprov memiliki 228 unit alat berat untuk mendukung program pengerukan sedimen di waduk, kali, dan saluran air.
Program rutin ini dikenal dengan istilah "Gerebek Lumpur", sebuah aksi masif pengerukan sampah dan lumpur terutama menjelang musim hujan untuk memastikan kapasitas tampung air tetap optimal. - Drainase Vertikal (Sumur Resapan)
Metode ini digunakan untuk mempercepat peresapan air ke dalam tanah sekaligus menampung kelebihan air hujan. Target pembangunan drainase vertikal di Jakarta mencapai 40.000 titik dengan total volume 90.000 m3.
Hingga medio November 2021, tercatat sudah ada 17.312 titik yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. - Digitalisasi Melalui JakPantau
Dalam era digital, masyarakat dapat berperan aktif memantau kondisi kota melalui fitur JakPantau di aplikasi JAKI yang menyediakan informasi terkini terkait kondisi pintu air (termasuk ketinggian muka air, status siaga, dan cuaca di sekitarnya), pemantauan aliran sungai melalui pos pengamatan di berbagai titik di ibu kota, informasi jumlah pompa air yang beroperasi saat hujan terjadi, hingga laporan banjir yang menampilkan lokasi terdampak secara rinci sampai ke tingkat rukun tetangga (RT).
Tinggalkan Komentar
Komentar