Periskop.id - Dalam beberapa waktu terakhir, jagat media sosial Indonesia diramaikan oleh munculnya istilah "Sembilan Haji". Narasi ini mencuat sebagai respons diskursif masyarakat terhadap dominasi ekonomi yang selama ini diidentikkan dengan kelompok "Sembilan Naga". 

Namun, apakah kelompok ini benar-benar memiliki kekuatan ekonomi yang setara untuk mengubah peta kekuasaan modal di Indonesia?

Berdasarkan artikel berjudul “Danantara’s Patriot Bond and the Unchanged Role of Chinese-Indonesian Conglomerates” yang ditulis oleh Leo Suryadinata dan Siwage Dharma Negara dari ISEAS – Yusof Ishak Institute, "Sembilan Haji" lebih tepat dipahami sebagai sebuah konstruksi naratif. Istilah ini beresonansi kuat dengan identitas agama, kebanggaan regional, serta semangat nasionalisme ekonomi populis, alih-alih sebagai kelas kapitalis yang solid secara data empiris.

Siapa Mereka? Mengenal Taipan Muslim Luar Jawa

Kelompok yang dijuluki Sembilan Haji ini umumnya terdiri dari pengusaha pribumi yang berbasis di luar Pulau Jawa. Kehadiran mereka sering kali digambarkan sebagai penyeimbang bagi dominasi ekonomi konglomerat Tionghoa Indonesia. 

Beberapa nama besar yang kerap dikaitkan dengan label ini antara lain:

  • Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad): Pemilik Jhonlin Group yang menguasai sektor pertambangan batu bara, kelapa sawit, dan logistik di Kalimantan Selatan.
  • Haji Kalla: Pendiri Kalla Group yang memiliki basis bisnis kuat di sektor otomotif, logistik, dan energi di wilayah Indonesia Timur.
  • Haji Aksa (Aksa Mahmud): Sosok di balik Bosowa Group yang mendominasi industri semen dan proyek jalan tol di Sulawesi.

Selain nama-nama di atas, terdapat pula beberapa pelaku bisnis berpengaruh lainnya yang aktif di sektor pertambangan, kelapa sawit, dan real estat di berbagai wilayah Indonesia. 

Visibilitas mereka di mata publik semakin diperkuat oleh jaringan patronase lokal yang kuat, aksi filantropi keagamaan, serta gaya hidup yang menunjukkan kekayaan secara terbuka.

Absen dalam Obligasi Patriot Danantara

Meskipun narasi mengenai kekuatan mereka sangat vokal di dunia maya, terdapat celah besar antara diskursus tersebut dengan realitas ekonomi politik saat ini. 

Hingga saat ini, tidak ada bukti yang dapat diverifikasi secara publik bahwa tokoh-tokoh yang diberi label "Sembilan Haji" berpartisipasi dalam penerbitan Obligasi Patriot yang dikelola oleh Danantara.

Kelompok bisnis mereka juga tidak dikaitkan dengan putaran pembiayaan awal yang berhasil menghimpun dana sebesar US$3 miliar tersebut. Menariknya, para pengusaha pribumi yang terkonfirmasi membeli Obligasi Patriot justru tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok Sembilan Haji oleh netizen. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketidakhadiran mereka merupakan bentuk pengucilan resmi ataukah sekadar keterbatasan kapasitas struktural untuk terlibat dalam proyek skala nasional tersebut.

Simbolisme Melawan Realitas Kekuatan Modal

Analisis dari ISEAS menekankan bahwa narasi Sembilan Haji berfungsi terutama sebagai wacana tandingan simbolis yang menarik bagi kalangan populis etnis dan agama. Hingga saat ini, hal tersebut belum mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi yang nyata.

Para pengusaha Muslim yang muncul ini memang memiliki pengaruh regional yang sangat kuat, namun mereka dinilai masih kekurangan tiga aspek krusial yang dimiliki oleh konglomerat Tionghoa Indonesia:

  1. Jaringan keuangan yang mendalam secara sistemik.
  2. Jangkauan bisnis di level global.
  3. Pengalaman pengendalian politik yang membuat mereka menjadi mitra abadi negara.

Selain itu, narasi Sembilan Haji cenderung mengabaikan keberadaan elit bisnis pribumi lama yang sudah muncul sejak era Soeharto, termasuk keluarga Soeharto sendiri, keluarga Prabowo, dan taipan pribumi lainnya yang secara konsisten masuk dalam daftar Forbes.

Pola Konsisten dalam Ekonomi Politik Indonesia

Fenomena ini menegaskan pola yang konsisten dalam ekonomi politik Indonesia. Langkah-langkah ekonomi nasionalis, termasuk inisiatif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sering kali tetap bergantung pada jaringan kapitalis lama yang sama.

Ketergantungan pemerintah pada kelompok bisnis besar Tionghoa Indonesia untuk mendukung instrumen seperti Obligasi Patriot Danantara menyoroti posisi tawar mereka yang tak tergantikan. 

Kelompok konglomerat lama ini memiliki modal domestik yang sangat luas, hubungan pembiayaan global yang mapan, serta loyalitas yang telah teruji kepada negara dalam berbagai transisi kepemimpinan.