periskop.id – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, M. Nasir Djamil mengingatkan pemerintah dan seluruh petugas haji Indonesia memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

 

Fase Armuzna menjadi titik paling krusial karena perpindahan jutaan jemaah secara bersamaan berpotensi memicu persoalan serius.

 

“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” kata Nasir.

 

Pengalaman pelaksanaan haji tahun lalu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Nasir menekankan masalah keterlantaran jemaah lanjut usia usai mabit di Muzdalifah tidak boleh terulang.

 

Saat itu, banyak jemaah kesulitan menemukan tenda pemondokan di Mina. Mereka terpaksa menunggu berjam-jam dalam kondisi kelelahan fisik serta tekanan psikologis.

 

Lemahnyanya pengendalian lapangan dan koordinasi petugas menjadi penyebab utama munculnya kepanikan jemaah. Nasir meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal.

 

Langkah pendampingan ini sangat penting selama proses perpindahan jemaah berlangsung. Koordinasi yang baik akan mencegah kebingungan di antara jemaah.

 

“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” kata legislator dari Fraksi PKS ini.

 

Peran petugas haji tidak boleh terbatas pada urusan administrasi perjalanan saja. Petugas wajib memastikan jemaah tetap tenang, terarah, dan memperoleh informasi jelas di tengah situasi padat.

 

Mayoritas jemaah Indonesia saat ini didominasi kelompok lanjut usia. Golongan ini sangat rentan mengalami disorientasi saat perpindahan massal menuju Mina.

 

Timwas Haji DPR juga menyoroti evaluasi pelaksanaan skema murur dan tanazul dari musim haji sebelumnya. Nasir mengungkapkan kondisi lapangan sering kali berubah cepat membuat skema tidak berjalan sesuai rencana awal.

 

Pada pelaksanaan tahun lalu, jemaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi mengalami kendala serius. Kelompok yang seharusnya mengikuti skema murur tanpa turun di Muzdalifah justru terpaksa turun akibat kemacetan armada bus.

 

Sebaliknya, ada jemaah yang semestinya mengikuti skema tanazul atau menginap. Namun, mereka akhirnya ikut murur karena kondisi lalu lintas tidak memungkinkan.

 

“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.

 

Situasi menuju Muzdalifah menjadi fase paling rawan dalam rangkaian haji. Seluruh jemaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan meninggalkan Arafah.

 

Kondisi tersebut dapat memicu kekacauan jika tidak diantisipasi dengan matang.

 

Dampak buruknya akan langsung mengenai keselamatan dan kenyamanan jemaah.

 

Nasir meminta Kementerian Haji dan seluruh petugas haji daerah memanfaatkan sisa waktu yang ada. Mereka harus memperkuat simulasi, komunikasi, dan pengendalian lapangan.

 

Kesalahan teknis sekecil apa pun di Armuzna dapat berdampak besar terhadap kualitas ibadah. Persiapan matang menjadi kunci utama kesuksesan pelayanan.

 

“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jamaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” tegasnya.