Periskop.id - Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menjadi sorotan usai perbincangannya dengan Presiden Prabowo Subianto di sela acara pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Senin (27/4).

Momen tersebut menarik perhatian publik setelah Rocky menyebut dirinya sebagai “disiden” saat menjelaskan candaan yang terlontar dalam obrolannya dengan Presiden Prabowo.

Rocky datang ke Istana Negara untuk menghadiri pelantikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Usai pelantikan, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami para pejabat yang baru dilantik, keluarga pejabat, serta tamu undangan.

Rocky termasuk salah satu tamu yang ikut bersalaman dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam momen tersebut, Rocky dan Prabowo terlihat berbincang singkat dengan suasana hangat yang diselingi tawa.

Rocky juga tampak bersalaman dengan Gibran sambil tersenyum.

Rocky Gerung Mengaku Disiden

Usai pertemuan, Rocky menjelaskan dirinya hadir sebagai wakil masyarakat sipil yang diundang untuk menyaksikan pelantikan sekaligus mendampingi Jumhur Hidayat yang telah lama dikenalnya.

Saat berbincang dengan Prabowo, Rocky mengatakan keduanya saling menyapa sebagai rekan diskusi lama.

Ia menyebut suasana percakapan berlangsung santai dan penuh candaan.

"Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Emang saya disiden. Disiden tahu artinya kan?" kata Rocky sebagaimana dikutip Antara.

Pernyataan itu kemudian memicu rasa penasaran publik mengenai arti kata “disiden”.

Apa Arti Disiden?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disiden dapat diartikan sebagai orang yang tidak sepakat dengan pendapat seseorang atau kelompok.

Disiden juga bisa berarti orang yang tidak mau menurut pemerintahnya karena menganggap pemerintah itu tidak sah.

Istilah ini populer di negara-negara Eropa Tengah dan Timur pada era sosialisme. Saat itu, banyak kelompok dan individu bangkit melawan kekerasan negara dan tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Kaum disiden dikenal sebagai pembangkang yang memperjuangkan kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, serta menolak sensor dan penindasan politik terhadap suara-suara berbeda.

Gerakan Disiden di Uni Soviet

Melansir Seventeen Moments in Soviet History, salah satu gerakan disiden atau pembangkangan paling fenomenal muncul dari kalangan intelektual Uni Soviet pada 1960-an dan berkembang pesat pada awal 1970-an.

Menantang kebijakan resmi mulai menjadi mungkin ketika Nikita Khrushchev melonggarkan kontrol negara.

Namun, praktik pembangkangan terus tumbuh ketika kebebasan berekspresi kembali menyempit di bawah pemerintahan Leonid Brezhnev.

Gerakan ini mencerminkan kontradiksi antara masyarakat yang semakin terdidik dan dinamis dengan sistem politik yang semakin kaku.

Meski jumlah pembangkang tidak pernah lebih dari beberapa ribu orang, mereka memiliki bobot moral dan politik yang jauh melampaui jumlah tersebut. Mereka bahkan dianggap sejajar dengan peran kaum intelektual Rusia abad ke-19.

Gerakan pembangkangan di Uni Soviet mengambil banyak bentuk. Mulai dari demonstrasi publik, surat terbuka kepada pemimpin negara, hingga produksi dan penyebaran tulisan tangan yang dikenal sebagai samizdat.

Samizdat berisi karya sastra, komentar sosial, hingga kritik politik yang dilarang pemerintah. Dari 1968 hingga awal 1980-an, jurnal samizdat bernama The Chronicle of Current Events menjadi pusat informasi mengenai pelanggaran HAM di Uni Soviet.

Pada awal 1970-an, gerakan pembangkang menunjukkan tiga arus utama.

Pertama adalah sosialisme demokratis. Arus ini mendorong penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kemungkinan aliansi antara kaum intelektual serta unsur progresif di pemerintahan.

Arus ini dicontohkan oleh sejarawan Roy Medvedev lewat bukunya On Socialist Democracy yang terbit di Amsterdam pada 1972.

Kedua adalah liberalisme politik dan pembelaan terhadap kebebasan berekspresi serta hak asasi manusia. Tokoh paling terkenal dari arus ini adalah fisikawan Andrei Sakharov lewat esainya tahun 1968 berjudul Progress, Coexistence, and Intellectual Freedom.

Ketiga adalah arus yang diwakili novelis Aleksandr Solzhenitsyn, penulis The Gulag Archipelago. Ia mengecam ideologi Barat termasuk Marxisme atas nama nilai-nilai Ortodoks Rusia.

Selain itu, gerakan hak asasi manusia juga membela kelompok pembangkang agama, orang Yahudi Soviet yang ditolak izin emigrasi, hingga kelompok etnis seperti Crimean Tatars.

Pemerintah Soviet berupaya menekan gerakan ini melalui berbagai cara. Mulai dari propaganda yang mendiskreditkan pembangkang, penyitaan literatur, pemecatan kerja, penuntutan hukum, hingga penahanan di rumah sakit jiwa dan penjara.

Sebagian dibuang ke wilayah terpencil atau bahkan diasingkan ke luar negeri dengan pencabutan kewarganegaraan. Pada 1974, Solzhenitsyn – seorang  penulis, sejarawan, dan pembangkang Rusia terkemuka yang mengungkap kekejaman sistem penjara Soviet (Gulag) ke dunia – dideportasi dari Uni Soviet.

Setelah Helsinki Accords tahun 1975, kelompok bawah tanah yang memantau pelanggaran HAM diburu dan dihancurkan.

Sakharov pun dicabut hak istimewanya sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan dan diasingkan pada 1980.

Pada akhirnya, kritik Medvedev tentang kondisi hidup dan sistem kerja di Uni Soviet yang dianggap semakin tidak tertahankan menjadi gambaran nyata keresahan masyarakat saat itu. 

Pemikiran serupa kemudian digunakan oleh Mikhail Gorbachev untuk membenarkan lahirnya kebijakan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi) sebagai upaya memperbaiki sistem.