periskop.id Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan bahwa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan dikerahkan secara khusus untuk mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah saat ini.
"Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional juga merumuskan program hasil terbaik cepat atau Quick Win yang difokuskan untuk mendukung program hasil terbaik cepat presiden. Program Quick Win terdiri atas use case makan bergizi gratis," papar Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Komdigi Aju Widya Sari.
Hal tersebut diungkapkan Aju saat memaparkan strategi teknologi nasional di hadapan anggota dewan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Ruang Digital di Senayan, Jakarta, 4 Februari.
Aju menjelaskan bahwa penggunaan teknologi canggih ini bukan sekadar gaya-gayaan melainkan kebutuhan strategis. Pemerintah ingin memastikan bahwa investasi teknologi negara berdampak langsung pada program-program yang bersentuhan dengan perut dan kesehatan masyarakat.
"Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dirumuskan dalam rangka mencapai dua sasaran utama. Yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor produktif melalui pemanfaatan kecerdasan artifisial," ungkapnya.
Peta Jalan AI Nasional periode 2026-2029 ini disusun agar sejalan dengan visi Asta Cita. Selain mengurus soal makan gratis, teknologi AI juga akan difokuskan pada sektor kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Program prioritas teknologi lainnya meliputi skrining penyakit TBC, layanan cek kesehatan gratis, hingga pemetaan wilayah-wilayah yang anak-anaknya rawan terkena stunting.
Di sektor pangan yang lebih luas, AI juga disiapkan untuk membantu tercapainya swasembada pangan. Sementara di ranah informasi, teknologi ini akan dipakai untuk mendeteksi penyebaran berita bohong atau hoaks yang kerap meresahkan masyarakat.
"Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional mencakup strategi, program, dan kegiatan use case yang terdiri atas keluaran, target pelaksanaan, dan penanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan," tambah Aju.
Kritik DPR: Jangan Lupakan Kualitas Guru di Pelosok
Rencana pemerintah menggunakan AI untuk program makan gratis ini mendapat catatan dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Sohibul Iman mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan sektor pendidikan yang juga sangat membutuhkan sentuhan teknologi.
Sohibul menyoroti rencana Komdigi yang menggunakan AI untuk "Sekolah Rakyat". Menurutnya sekolah tersebut sudah bagus dari sananya sehingga bantuan teknologi AI seharusnya dialihkan untuk membantu guru-guru di daerah terpencil yang fasilitasnya minim.
"Menurut saya penerapan AI untuk distance learning, belajar jarak jauh, di mana kualitas-kualitas guru kita kan di daerah-daerah sangat berbeda. Penerapan AI untuk mengatasi hambatan-hambatan pendidikan yang berkualitas ini Bu," tegas Sohibul.
Politisi PKS ini menilai teknologi AI punya potensi besar untuk memeratakan kualitas pendidikan. Dengan AI, siswa di desa bisa mendapatkan materi dan metode pengajaran yang sama berkualitasnya dengan siswa di kota besar.
Ia mendesak agar prioritas teknologi ini direvisi. Fokus utama seharusnya pada penanganan kesenjangan kualitas guru di wilayah remote area bukan sekadar melengkapi fasilitas sekolah unggulan yang sudah mapan.
"Jangan hanya fokus kepada sekolah rakyat, karena sekolah rakyat ini justru dari awal dirancang sudah sekolah yang memang bermutu tinggi. Jadi sebetulnya tanpa secara sengaja dijadikan Quick Win, penerapan AI menurut saya di situ sudah otomatis," kritiknya.
Menunggu Perpres AI 2026
Pemerintah sendiri saat ini sedang mengebut proses administrasi agar rencana ini memiliki payung hukum yang kuat. Peta jalan penggunaan AI untuk makan gratis dan program lainnya ini akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Komdigi tengah berkoordinasi dengan 36 kementerian dan lembaga lain untuk mematangkan aturan ini. Targetnya regulasi ini sudah siap dan bisa langsung dijalankan pada tahun 2026.
"Komdigi juga telah menyiapkan surat kepada 36 Kementerian Lembaga Terkait yang berperan sebagai penanggung jawab dalam strategi, program, dan kegiatan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional untuk permintaan anggota panitia antarkementerian," jelas Aju.
Tinggalkan Komentar
Komentar