Pemerintah Siapkan Anggaran untuk Badan Tanggul Laut dan Industri Mineral

periskop.id - Pemerintah akan menyiapkan alokasi anggaran untuk dua badan baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah menghadiri sebuah acara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8).

"Ya, kalau badan baru terbentuk, dipenuhi nanti [anggaran masing-masing badan]," ujarnya kepada awak media.

Meskipun telah memastikan adanya alokasi dana, Sri Mulyani belum merinci lebih jauh mengenai sumber dan besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk kedua lembaga tersebut. 

Ia hanya mengisyaratkan bahwa detail pendanaan akan segera diturunkan setelah proses pembentukan badan rampung secara administratif. 

"Kalau sudah dibentuk, pasti nanti ada turunannya," tambah Sri Mulyani.

Pembentukan kedua badan ini sebelumnya diumumkan sebagai langkah strategis pemerintah. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pendirian lembaga-lembaga ini didasari oleh kebutuhan mendesak negara untuk memulai pembangunan tanggul laut raksasa serta mengoptimalkan eksplorasi dan pengelolaan sumber daya mineral nasional.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah menunjuk Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf untuk memimpin Badan Otorita Tanggul Laut, didampingi oleh Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai wakil.

Sementara itu, posisi Kepala Badan Industri Mineral dipercayakan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto. 

Terkait rangkap jabatan ini, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutnya sebagai keputusan yang disengaja untuk mempermudah sinergi. 

"Justru karena posisi beliau sebagai Mendikti, justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau," jelas Prasetyo.

Menurutnya, jabatan Brian sebagai menteri akan memfasilitasi koordinasi teknis antara Badan Industri Mineral dengan berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan kementeriannya. 

"Supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi, maka itu justru akan mempermudah kerja badan ini," pungkasnya.