Periskop.id – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, kebijakan Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggelontorkan likuditas senilai Rp200 triliun ke bank-bank milik negara (Himbara), berdampak positif untuk koperasi desa. Dengan likuditas tersebut, koperasi desa bisa segera mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usahanya.
Peraturan yang rumit-rumit selama enam bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang satu dua hari bisa selesai. Kedatangan Menteri yang katanya koboi itu, memang benar koboi. Tapi dalam artian yang baik ya, dalam artian yang positif. Persoalan kami berapa bulan gak selesai-selesai berputar-putar. Hari ini, satu hari ini rapat setengah jam kelar,” ujar Zulhas memuji gebrakan Purbaya yang ikut serta dalam rakortas yang digelar di Kantor Menko Pangan, Jakarta, Senin (15/9).
Untuk diketahui, sejumlah menteri kabinet merah putih melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih. Khususnya terkait tindak lanjut PMK 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan KDKMP dan Tindak lanjut PMK 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan SAL TA 2025, untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Zulhas melanjutkan, dukungan keuangan tentu sangat berarti untuk Kopdes dan Koperasi Kelurahan. Sekitar 80 ribu kopdes sudah menanti begitu lama untuk bisa merealisasikan pinjaman.
“Terima Kasih Pak (Purbaya). Kami mengetahui, menteri keuangan sudah menempatkan Rp200 triliun di Himbara. Jadi saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sudah ada, modalnya sudah ada,” tutur Zulhas.
Ia pun meminta pengurus kopdes untuk segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan dalam memproses pinjaman. “Jadi modalnya sudah ada, aturannya sudah jelas. Kami meminta percepatan penyalurannya pinjaman ini, karena sudah lama, sudah 3-4 bulan dari Kopdes yang sudah dilaunching oleh Bapak Presiden secara langsung. Jangan sampai dana ini mengendap agak lama gitu, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas menegaskan.
Zulhas sendiri memastikan, usaha-usaha yang dijalankan kopdes, merupakan jenis usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti usaha sembako dan segala kebutuhan dasar. “Juga pupuk, karena sebentar lagi akan mulai masa tanam, itu diperlukan. Koperasi ini akan memotong rantai pasok yang Panjang dan jga untuk mengeliminir tengkulak-tengkulan di desa,” imbuhnya.
Kekuatan Ekonomi
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Koperasi Desa Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berkontribusi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ferry menekankan, pertumbuhan ekonomi haruslah inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya. Cita-cita itu, menurutnya, dapat diwujudkan melalui koperasi.
"Transformasi ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kelompok besar dan modal kuat, tetapi juga harus menyentuh usaha kecil, mikro, dan sektor informal," ujarnya.
Sekadar informasi, pada awal bulan September lalu, Menteri keuangan yang saat itu masih dijabat Sri Mulyani mengaku telah mencairkan pendaan untuk kopdes. Namun, saldo anggaran lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang digelontorkan hanya sebesar Rp16 triliun.
Penggunaan SAL ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Aturan yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025 adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dikutip dari PMK tersebut, SAL yang dicairkan kemudian ditempatkan pada bank Himbara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Tinggalkan Komentar
Komentar