periskop.id - Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono meluruskan anggapan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah proyek semu. Ia menekankan jumlah 80.000 koperasi yang disebutkan pemerintah merujuk pada akta badan hukum yang telah resmi terbit, bukan bangunan fisik atau gerai yang langsung beroperasi.
“Yang benar itu 80.000 akta atau badan hukum koperasi. Jangan dibayangkan seperti mendirikan PT dengan dua atau tiga orang saja. Prosesnya panjang,” ujar Ferry pada Jumat (14/11).
Keterangan tersebut juga sejalan dengan penjelasan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi, Rully, yang ditemui Periskop di Gedung Smesco pada Rabu (5/11).
Ia menyampaikan bahwa sebagian unit sudah mulai menjalankan operasionalnya, sementara pembangunan lainnya berlangsung bertahap.
“Sudah dibangun sebagian, dan paling lambat Maret 2026 semua gerai ditargetkan siap berjalan penuh,” kata Rully.
Ferry menjelaskan bahwa pembentukan badan hukum koperasi dilakukan melalui musyawarah desa khusus setelah terbitnya Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Dari sisi infrastruktur, pemerintah mencatat sekitar 10.800 bangunan tengah dalam proses pembangunan, dan lebih dari 15.000 lahan telah selesai diinventarisasi.
Ia mengakui bahwa pendataan dan penetapan lokasi merupakan salah satu tantangan utama. Setiap titik pembangunan Kopdes harus memenuhi pertimbangan kelayakan dan berada pada lokasi yang strategis.
“Ini bukan pekerjaan kecil. Kami teliti satu per satu untuk memastikan tempatnya benar-benar siap dibangun,” ucapnya.
Terkait kritik yang muncul di publik, Ferry menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih melibatkan koordinasi besar antara 18 kementerian dan lembaga. Program ini diklaim menjadi langkah pemerintah memperkokoh ekonomi desa, selaras dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Nantinya, Kopdes diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, mulai dari penyediaan bahan kebutuhan pokok, layanan farmasi, hingga kegiatan simpan pinjam.
Ferry memastikan pemerintah akan terus memperbarui laporan perkembangan dan mengawal program tersebut hingga seluruh unit dapat beroperasi secara penuh.
Tinggalkan Komentar
Komentar