Pemerintah Siapkan Rp2.567 Triliun Untuk 8 Program Prioritas di 2026

Di tahun 2026, pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun

Editor : Faisal Rachman

Tayang pada : 01 Des 2025 | 17:53 WIB

Waktu Baca : ±... menit

Periskop.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menyiapkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp2.567,9 triliun, untuk delapan program prioritas pada 2026.

“Di tahun 2026, pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (1/12).

Ia mengatakan, delapan program tersebut difokuskan guna mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi untuk Indonesia yang tangguh dan sejahtera.

Menurut Airlangga, sektor pendidikan mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp757,8 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sekolah unggulan, Sekolah Rakyat, serta perbaikan fasilitas pendidikan secara menyeluruh.

Selanjutnya, program ketahanan energi mendapatkan anggaran sebesar Rp402,4 triliun. Anggaran dimanfaatkan untuk insentif perpajakan Rp16,7 triliun, energi baru terbarukan Rp37,5 triliun, listrik desa Rp5 triliun, serta dukungan lainnya Rp600 miliar.

Untuk mendukung efektivitas program ketahanan energi tersebut, pemerintah pun menetapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya, meningkatkan lifting minyak dan gas, mempromosikan penggunaan energi hijau, serta memastikan subsidi energi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Airlangga melanjutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi prioritas utama pemerintah dengan anggaran mencapai Rp335 triliun. Program tersebut ditargetkan untuk menjangkau 80 juta penerima manfaat hingga pertengahan tahun depan, meningkat dari cakupan saat ini yang sudah mencapai 44 juta anak sekolah.

"Tentu (program) ini multiplier effect-nya (dampak bergandanya) juga luar biasa (terhadap perekonomian masyarakat)",” serunya.

Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan, termasuk dukungan pengadaan beras oleh BULOG serta peningkatan produktivitas petani dan nelayan. Adapun untuk sektor kesehatan mendapatkan alokasi Rp244 triliun, sementara pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dialokasikan sebesar Rp181,8 triliun.

Ia mengatakan, dua program prioritas lainnya adalah pertahanan semesta dengan anggaran Rp424,8 triliun serta akselerasi investasi serta perdagangan global sebesar Rp57,7 triliun.

Selain delapan program prioritas tersebut, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap sektor perumahan untuk mengatasi backlog, melalui kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Program diperpanjang hingga 2027, serta penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan senilai Rp130 triliun.

"Ini semua angka yang besar, kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah," ujar Airlangga.

Realisasi Anggaran

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat mencapai Rp611,7 triliun per 31 Oktober 2025. Angka ini mkencapai sebesar 65,8% dari Rp929 triliun dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beberapa program prioritas pemerintah tahun 2025 yang pagunya Rp929 triliun, dan telah dijalankan sebesar Rp611,7 triliun atau 65,8 persen dari target,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11) lalu.

Ia melanjutkan, Program Penguatan dan Proteksi Daya Beli, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyerap Rp27,5 triliun dengan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, Program Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/beasiswa lainnya menyerap Rp23,8 triliun bagi 14,9 juta siswa.

Selanjutnya, Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) termasuk Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) menyerap Rp54,1 triliun bagi 18,3 juta KPM. Lalu, Bantuan Iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menyerap Rp40,6 triliun bagi 96,8 juta peserta.

Adapun Program Tunjangan Profesi Guru/ Tunjangan Profesi Dosen (TPG/TPD) Non PNS menyerap Rp16,5 triliun bagi 1,2 juta Guru/Dosen. Sedangkan Program Perumahan menyerap Rp24,8 triliun untuk pembangunan 212.600 rumah.

Untuk Program Pelayanan Publik, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp32,7 triliun bagi 39,7 juta penerima. Lalu, program cek kesehatan gratis & tuberkulosis (TB), revitalisasi Rumah Sakit (RS) menyerap Rp5,6 triliun bagi 57,2 juta peserta. Sedangkan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menyerap Rp1,4 triliun untuk 165 sekolah.

Selanjutnya, Program Stabilisasi Harga dan Produksi, program Subsidi Non Energi, Subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pupuk menyerap Rp59,5 triliun bagi 9,5 juta petani. Kemudian, program subsidi/kompensasi energi menyerap Rp255,5 triliun bagi 42,5 juta pelanggan listrik bersubsidi.

Lalu, Program Lumbung Pangan menyerap Rp11,8 triliun dengan 2,2 juta hektar kawasan padi, serta program Bulog dan cadangan pangan menyerap Rp22,1 triliun dengan 2,1 juta ton beras/gabah.

Sedangkan untuk Program Sarana Prasarana Publik & Produktivitas, program renovasi/revitalisasi sekolah menyerap Rp13,5 triliun bagi 12,5 ribu sekolah. Kemudian, pembangunan Bendungan, Irigasi, dan Operasi pemeliharaan sarana prasarana sumber daya alam (SDA) menyerap Rp11,9 triliun.

Terakhir, program Preservasi Jalan dan Jembatan menyerap Rp8,8 triliun, serta program Kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin (BINS) menyerap Rp1,6 triliun.