periskop.id - Kementerian Keuangan berencana memperluas pembangunan rumah susun (rusun) khusus untuk pegawainya di Denpasar, Bali. Rencana itu mempertimbangkan kebutuhan aparatur serta ketersediaan lahan.

"Kami akan bangun, paling tidak satu atau dua tower lagi," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat meninjau rusun aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu di Denpasar, mengutip Antara, Jumat (5/12).

Purbaya belum merinci anggaran maupun estimasi waktu pengerjaan untuk perluasan rusun tersebut. Namun, ia menekankan agar ukuran kamar dirancang lebih luas dibanding rusun yang sudah ada, yakni 36 meter persegi.

"Kalau untuk keluarga ukuran 36 (meter persegi) mungkin pas-pasan. Kalau anaknya sudah besar, sudah tidak bisa belajar di sana. Jadi saya minta nanti dinaikkan sedikit ukuran yang lebih besar," katanya.

Mengenai wacana rusun yang juga bisa menampung warga selain ASN Kemenkeu, Purbaya menegaskan prioritas tetap diberikan untuk pegawai Kemenkeu.

"Kami lihat Kemenkeu masih butuh atau tidak. Kalau masih ada pegawai Kemenkeu yang belum dapat tempat tinggal di sini, kan untuk pegawai Kemenkeu dulu, nanti kami lihat seperti apa pertimbangan ke depan," ujarnya.

Saat ini, sudah berdiri dua gedung rusun ASN Kemenkeu setinggi empat lantai di kawasan Balai Diklat Keuangan (BDK) Renon, salah satu kawasan elit di Denpasar. Lokasinya strategis karena berada di pusat Pemerintahan Provinsi Bali, mudah dijangkau, dan dikelilingi fasilitas umum serta area rekreasi.

Rusun ini berada dalam kompleks BDK Kemenkeu, dekat Gedung Keuangan Negara (GKN) dan kantor wilayah direktorat jenderal Kemenkeu. Pembangunannya menelan biaya Rp54 miliar dari APBN 2024 dan selesai dalam 270 hari kalender.

Dua tower rusun ini memiliki total 120 unit dengan kapasitas menampung 480 orang. Setiap penghuni hanya membayar Rp300 ribu per bulan untuk pemeliharaan fasilitas.

"Bayar sebulan Rp300 ribu, untuk pemeliharaan," pungkas Purbaya.