periskop.id - Indonesia tengah berada di jalur penting untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah organisasi ekonomi bergengsi yang anggotanya mencakup negara-negara dengan ekonomi maju dan pertumbuhan yang stabil.
Saat ini, Indonesia sedang menjalani proses aksesi atau pengajuan keanggotaan ke OECD. Proses ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menarik investasi.
Namun, di balik ambisi ekonomi tersebut terdapat isu diplomasi yang sensitif, terutama terkait Israel, negara anggota OECD yang memiliki posisi politik berbeda dengan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, keanggotaan Indonesia di OECD tidak otomatis menormalisasikan hubungan dengan Israel. Menurutnya, aksesi Indonesia membutuhkan keputusan bulat seluruh anggota OECD, termasuk Israel, tetapi sikap politik Indonesia tetap tegas.
"Jadi, keanggotaannya tentu membutuhkan unanimous decision dari anggota yang lain. Nah, terkait hal ini, Presiden sudah jelas menyampaikan sikap Indonesia dalam pidato di PBB,” ungkap di Jakarta, Kamis (11/12).
Airlangga mengatakan, komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina tetap berfokus pada solusi politik. Indonesia menekankan bahwa Israel harus menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina sebelum ada langkah pengakuan atau normalisasi.
"Saya pikir sudah jelas, apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia. Tidak ada statement lain kecuali apa yang disampaikan Presiden di PBB,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan kembali sikap Indonesia melalui pidato dalam KTT yaitu solusi dua negara untuk perdamaian Palestina di markas PBB, New York, September 2025. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa solusi dua negara merupakan jalan untuk mencapai perdamaian sejati, di mana Israel dan Palestina sama-sama diakui sebagai negara berdaulat.
"Kita harus menjamin keberadaan negara bagi Palestina. Namun Indonesia juga menyatakan setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan mendukung semua jaminan bagi keamanan Israel,” ujar Prabowo saat itu.
Pernyataan Prabowo ini menegaskan pengakuan terhadap Israel tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada kesepakatan damai yang adil dan berdaulat bagi Palestina, sehingga menegaskan posisi Indonesia yang konsisten dalam diplomasi internasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar