Periskop.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan surplus beras nasional meningkat 243,2 % dalam empat tahun terakhir seiring tercapainya swasembada. Kondisi ini dipastikan Bapanas, memperkuat ketahanan pangan Indonesia yang semakin kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.
"Ini merupakan langkah nyata dan tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/1).
Bapanas menyatakan, salah satu bukti pencapaian swasembada beras adalah, adanya selisih lebih atau surplus dari produksi yang sudah mampu melampaui kebutuhan konsumsi nasional.
Dalam kalkulasi Bapanas, surplus produksi terhadap konsumsi beras di 2025 mencapai 3,52 juta ton. Angka itu berasal dari total produksi 34,71 juta ton yang telah melampaui kebutuhan konsumsi 31,19 juta ton per tahun.
Kemudian, dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang telah diampu Bapanas sejak tahun 2022, terdapat lonjakan surplus produksi terhadap konsumsi beras. Di tahun itu, produksi beras berada di 31,54 juta ton, sedangkan konsumsi beras 30,51 juta ton, sehingga masih ada surplus 1,02 juta ton.
"Dengan demikian, surplus produksi terhadap konsumsi beras di tahun 2025 pun meningkat pesat hingga 243,2% jika dibandingkan terhadap tahun 2022," serunya.
Bisa dibilang, dari surplus tahun 2022 yang 1,02 juta ton, surplus meroket hingga menjadi 3,52 juta ton pada 2025, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara pada tahun 2023, surplus produksi beras terhadap konsumsi saat itu berkisar di 204,29 ribu ton. Ini dihitung dari produksi beras setahun yang 31,1 juta ton, dengan kebutuhan konsumsi di 30,9 juta ton. Kemudian di 2024 tidak ada surplus produksi terhadap konsumsi.
"Hal lain yang semakin meneguhkan pencapaian swasembada beras di tahun 2025 adalah nihilnya impor untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditugaskan Bapanas ke Perum Bulog," bebernya.
Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, lanjutnya, tidak ada importasi beras umum untuk yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, karena hasil petani dalam negeri mampu memenuhinya.
Dalam catatan Bapanas, pada tahun 2022 pemerintah terpaksa mengadakan impor untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sejumlah 57,4 ribu ton. Kemudian pada tahun 2023 Bulog telah merealisasikan penugasan pengadaan beras dari luar negeri sejumlah 2,81 juta ton dan pada 2024 sejumlah 3,85 juta ton.
Amran memaparkan, salah satu strategi peningkatan produksi beras nasional adalah menjaga harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Pemerintah bersama Perum Bulog, lanjutnya, telah berhasil mewujudkan kiat tersebut sepanjang tahun 2025.
"Kami mewakili seluruh petani Indonesia, ada 160 juta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang luar biasa perhatiannya sektor pertanian, produksi (beras) kita 34 juta ton," ungkap Amran.
Adapun penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) dengan segala kualitas untuk GKP tingkat petani, dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025.
Akselerasi produksi beras nasional yang digeber selama ini, imbuhnya, berbuah manis di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kegiatan panen raya bersama petani di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat pada Rabu (7/1), Presiden Prabowo mengukuhkan Indonesia telah mencapai swasembada beras.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia," ucap Presiden Prabowo.
Presiden menyatakan, Indonesia mencatat kemenangan penting, berkat kerja keras dan persatuan komunitas pertanian. Hal inilah yang membuat dalam satu tahun, bangsa ini berdiri mandiri dan mencapai swasembada tanpa ketergantungan dari negara lain.
Tiga Indikator
Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan, tiga indikator yang membuat Indonesia meraih swasembada beras dengan stok tertinggi sepanjang sejarah.
Ketut menyebutkan, tiga indikator tersebut pertama Indonesia tidak melakukan importasi beras di tahun 2025. Kedua, produksi jauh melebihi dari pada konsumsinya. Ketiga, stok Bulog relatif tinggi, lebih dari 3 juta ton di akhir tahun.
"Artinya tiga sisi ini yang menunjukkan kita bisa menyatakan bahwa posisi kita swasembada," kata Ketut, Selasa.
Menurut Ketut, hal itu juga berdasarkan ketentuan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Badan PBB tersebut menyatakan, apabila suatu negara tetap melakukan impor namun di bawah dari 10% dari kebutuhan maka, bangsa itu tetap dapat dikatakan swasembada.
"Apalagi sekarang secara tegas Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Bapak Kepala Bapanas (Andi Amran Sulaiman) jelas mengatakan tidak ada impor beras konsumsi. Jadi tentu dengan ini, kalau boleh dikatakan ini arahnya sudah swasembada," tutur Ketut.
Menurut dia, visi swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo telah mulai terwujud, hanya dalam tahun pertama pemerintahannya. Kebutuhan konsumsi beras sebagai pangan pokok strategis masyarakat Indonesia, lanjutnya, sudah mampu dipenuhi dari pasokan hasil kerja keras petani Indonesia sendiri. Tak ada impor sepanjang 2025.
Terkait itu, Bapanas mendukung pencapaian swasembada yang telah diraih pada 2025. Indikator swasembada beras termaktub dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025 yang diolah Bapanas bersama-sama Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
"Kalau kita melihat berdasarkan data dari BPS, produksi beras kita kan lebih dari 34 juta ton di tahun 2025. Sementara kebutuhan kita kan hampir 31 juta ton. Kita punya surplus 3 juta ton. Itu saja sudah menandakan kita sudah swasembada," jelasnya.
Kebutuhan konsumsi senndiri, sudah termasuk kebutuhan beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 2025. Asal tahu saja, berkat surplus produksi terhadap konsumsi beras tersebut menjadikan stok beras di awal tahun 2026 mencapai 12,529 juta ton.
Angka itu sudah termasuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog yang sebesar 3,248 juta ton. Selebihnya tersebar di masyarakat hingga distributor.
"Persebarannya ada di masyarakat, ada di pedagang, ada di distributor. Dengan begitu, kita butuh selama setiap bulan itu sekitar 2,5 juta ton. Jadi dengan 12,5 juta ton tadi, kekuatan kita sudah sangat kuat untuk menjaga ketahanan pangan," tegasnya.
"Belum lagi nanti Januari dan Februari (2026) produksi (padi). Maret dan April panen raya. Ini menandakan kita di 2026 pun akan semakin kuat," sambung Ketut.
Ia menambahkan dengan ketersediaan beras yang ada menandakan Indonesia berada dalam posisi aman.
Tinggalkan Komentar
Komentar