Periskop.id - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan keyakikan penuh menyampaikan, Indonesia akan mencapai swasembada pangan sektor beras pada akhir Desember 2025.

"Pangan kita khusus beras, Insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 WIB, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan," kata Amran dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11). 

Dia menjelaskan, capaian tersebut sebelumnya ditargetkan dalam waktu empat tahun, sebelum kemudian disesuaikan menjadi tiga tahun, dan selanjutnya menjadi satu tahun setelah adanya dukungan regulasi dan pembiayaan.

Amran menilai, percepatan target tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam penguatan sektor pangan nasional, khususnya beras. Selain fokus pada produksi beras, Amran menyampaikan pihaknya juga berencana membangun peternakan rakyat di sektor hulu.

Rencana tersebut meliputi pembangunan pabrik pakan serta fasilitas produksi day old chicks (DOC), untuk mendukung stabilitas harga pakan, vaksin, dan obat-obatan bagi peternak.

"Kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil. Obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3.700.000 peternak kita. Kita harus jaga mereka," tuturnya. 

Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan kebijakan terkait harga pokok penjualan (HPP) serta rencana penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk pakan, guna menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Dia mengatakan, fasilitas pabrik pakan akan dibangun di 12 titik pada tahap pertama dan 18 titik pada tahap kedua, dengan estimasi anggaran sekitar Rp20 triliun.

"Sekali lagi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil, untuk mendukung, mensupport peternak-peternak kecil," ucap Amran.

Sebelumnya, pada Oktober, Amran memaparkan produksi beras per 9 Oktober 2025, sebagaimana disampaikan juga oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 33,1 juta ton. "Januari - November (2025), perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton pada akhir tahun, (lebih tinggi) dibandingkan dengan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton," ujar Amran.

Amran juga menyampaikan, peningkatan produksi beras itu, yang mencapai rekor tertinggi sepanjang Sejarah. Hal ini, lanjutnya, terjadi karena perbaikan di berbagai sektor. Antara lain distribusi pupuk yang langsung ke petani, perbaikan-perbaikan irigasi, distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), dan perbaikan regulasi yang berbelit menjadi sederhana. Termasuk percepatan dalam cetak sawah baru di berbagai daerah.

Akses Pupuk

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Indonesia harus mencapai swasembada pangan sesuai yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mewanti, jangan sampai swasembada pangan gagal akibat petani kesulitan mengakses pupuk.

"Terkait dengan cita-cita swasembada pangan ini, maka hari ini kami melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan distribusi pupuk," ujar Saleh saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim), di Balikpapan, Rabu.

Sejumlah hal mencuat dalam dialog antara anggota Komisi VII dengan manajemen PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kaltim dalam pertemuan ini. Di antaranya terkait distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi, tingkat kecukupan produksi pupuk lokal, hingga pihak yang melakukan distribusi pupuk dari pabrik hingga ke agen.

"Kaltim merupakan produsen pupuk terbesar di Indonesia. Pupuk merupakan komoditas yang paling banyak dibutuhkan petani, jangan sampai petani sulit memperoleh pupuk, termasuk pupuk subsidi. Jangan sampai swasembada pangan gagal akibat kekurangan pupuk," ucapnya.

Untuk itu, ia menginginkan industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini betul-betul mampu memenuhi kebutuhan petani baik petani tanaman pangan, hortikultura, maupun petani kebun.

Yoyo Priyo Sudibyo, anggota Komisi VII DPR lainnya, menekankan pentingnya keamanan distribusi, karena tingkat kerawanan sebaran pupuk yang lambat ke petani berada di sisi distribusi.

Untuk itu, kata Yoyo, Komisi VII DPR RI ingin pihak yang mendistribusikan pupuk bukan pihak ketiga lagi, tapi harus dari Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan Pupuk Indonesia. Hal ini penting agar sistem distribusi mudah dikendalikan dan keuntungan dari distribusi juga bisa masuk kas negara, karena ditangani oleh BUMN.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian RI Sri Brimo Pratomo mengatakan, pada 2024 produksi pupuk oleh Pupuk Indonesia sebanyak 7,1 juta ton yang terdiri atas pupuk Urea dan NPK. Sebagian besar bahan baku pupuk, imbuhnya, mampu diproduksi oleh bahan lokal. Hanya ada dua bahan baku yang masih diimpor, yakni pospor dan kalium.

Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan menambahkan, distribusi pupuk bersubsidi sangat ketat diawasi pihaknya. Bahkan sistem pengawasan dilakukan melalui Command Center, yakni truk pengangkut pupuk dipasang GPS, sehingga jika perjalanan truk melenceng dari jalur distribusi, maka akan ketahuan.

"Dalam hal ini, pupuk subsidi tidak boleh dialihkan, bahkan dialihkan lintas kecamatan pun tidak boleh. Kami juga kerja sama dengan TNI dan Polri dalam distribusi pupuk. Sedangkan untuk perekrutan tenaga kerja, kami mengutamakan penduduk lokal," kata Tina.