periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa konflik geopolitik yang melibatkan sejumlah negara pemasok pangan dunia menjadi alasan utama pemerintah mempercepat program swasembada pangan nasional. Perang dan ketegangan antara Thailand–Kamboja serta India–Pakistan dinilai berisiko besar bagi ketahanan pangan Indonesia jika masih bergantung pada impor.
“Bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?” ujar Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Taklimat Awal Tahun Presiden di Hambalang, Selasa (6/1).
Prabowo menjelaskan, selama ini Indonesia mengandalkan impor beras dari negara-negara seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, hingga India. Namun, konflik bersenjata dan ketegangan politik di negara-negara tersebut menunjukkan rapuhnya ketergantungan terhadap pasokan pangan luar negeri.
“Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Salah satu pemasok makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan,” katanya.
Menurut Prabowo, kondisi global tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kemandirian pangan merupakan syarat mutlak bagi kemerdekaan dan keamanan bangsa. Ia menegaskan, tidak ada negara yang benar-benar merdeka jika tidak mampu menjamin kebutuhan makan rakyatnya sendiri.
“Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya,” ujarnya.
Selain konflik bersenjata, Prabowo juga menyinggung pengalaman Indonesia saat pandemi COVID-19, ketika banyak negara pengekspor pangan menutup akses ekspor. Akibatnya, Indonesia tidak dapat melakukan impor meski memiliki kemampuan finansial.
“Semua negara pengekspor makanan menutup. Kita tidak bisa impor walaupun kita punya uang,” ucapnya.
Ia menambahkan, ketergantungan impor tidak hanya berisiko secara geopolitik, tetapi juga berdampak pada keluarnya devisa negara. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempercepat swasembada pangan sebagai langkah strategis menghadapi dinamika global.
Prabowo menyebut percepatan tersebut membuahkan hasil. Pada 31 Desember 2025, Indonesia secara resmi mencapai swasembada beras. Selain itu, cadangan beras pemerintah kini tercatat lebih dari 3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
“Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur,” katanya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya terbatas pada beras. Pemerintah juga menargetkan kemandirian pada sumber karbohidrat lain serta protein, sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
Tinggalkan Komentar
Komentar