periskop.id - Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Koperasi Desa (Kopdes) dapat tercapai pada Maret 2026. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan koperasi-koperasi tersebut benar-benar mulai beroperasi secara penuh.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan seluruh Kopdes tidak dapat selesai dalam waktu bersamaan. Menurutnya, kondisi tersebut masih dianggap wajar dalam proses pembangunan skala besar.
“Kita sudah sepakat, memang Kopdes belum jadi semua. Targetnya mudah-mudahan bulan Maret bisa mencapai 30 ribu. Jadi kalau Kopdes belum semua, itu wajar,” ujar Zulkifli Hasan saat konferensi pers di Gedung Kemenko Pangan, Kamis (29/1).
Meski menargetkan jumlah pembangunan, Zulhas mengakui bahwa selesainya bangunan tidak serta-merta diikuti dengan operasional penuh. Ia menyebut, proses pengisian dan penyediaan fasilitas masih membutuhkan waktu tambahan.
Bangunan Kopdes ditargetkan rampung pada Mei 2026 dengan total pembangunan sekitar 30 ribu unit. Namun setelah pembangunan fisik selesai, koperasi masih harus melalui tahap pengadaan kebutuhan operasional, seperti sembako, gas, kendaraan distribusi, hingga fasilitas penyimpanan.
“Bangunan ditargetkan selesai bulan Mei. Tapi belum bisa langsung operasi penuh. Setelah dibangun, perlu pengisian sembako, gas, pengadaan mobil, dan lain-lain,” katanya.
Zulkifli Hasan juga menyampaikan, ke depan Kopdes akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ke depan, Kopdes akan seperti MBG, lama-lama akan mengejar karena akan mendapat fasilitas seperti mobil, cold storage, dan lain-lain,” ujarnya.
Melansir dari Antara, kebutuhan anggaran pembangunan Koperasi Desa diperkirakan mencapai Rp3 miliar per unit. Angka tersebut mencakup pembangunan fisik serta penyediaan fasilitas pendukung dasar.
Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan terbentuknya sekitar 80 ribu koperasi merah putih yang beroperasi secara aktif dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Untuk mendukung target tersebut, negara menggelontorkan dana sebesar Rp250 triliun.
Tinggalkan Komentar
Komentar