periskop.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan memulai tahap awal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi pijakan awal menuju target seratus kampung nelayan yang direncanakan selesai pada tahun 2025.

Ketua Tim Pembangunan KNMP, Trian Yunanda, menyampaikan bahwa lokasi-lokasi tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

“Pembangunan tahap pertama ini ditargetkan selesai pada 2 Desember 2025,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (15/9).

Tahap awal ini menelan anggaran lebih dari satu triliun rupiah. Sementara itu, KKP sedang mengajukan tambahan dana ke Kementerian Keuangan untuk membiayai pembangunan tahap kedua. 

“Sementara 35 lokasi tahap kedua sedang kami ajukan penganggarannya melalui anggaran biaya tambahan (ABT) dan diharapkan bisa dimulai pada akhir Oktober 2025,” kata Trian.

Lokasi pembangunan tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Mahrus, menegaskan bahwa program ini tidak hanya membangun permukiman. Pemerintah juga akan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik.

Selain itu, setiap kampung nelayan akan dilengkapi fasilitas cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan. 

“Program ini juga dirancang untuk mendukung sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, yang akan memperkuat tata kelola perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tambah Mahrus.

Dari sisi ekonomi, program ini diharapkan mampu menyerap ratusan tenaga kerja di setiap lokasi, mencakup nelayan dan operator fasilitas produksi. Dengan target seratus lokasi, KKP optimistis dapat membuka ribuan lapangan kerja permanen.

Program KNMP merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun lebih dari seribu kampung nelayan hingga 2029. Ratusan lokasi tambahan telah masuk dalam alokasi anggaran awal atau DIPA APBN 2026, memastikan pembangunan berlanjut secara berkesinambungan.