periskop.id - Moody’s Ratings (Moody’s) menurunkan outlook PLN (Persero) menjadi negatif, menyusul perubahan outlook pemerintah Indonesia, meski peringkat utang perusahaan tetap aman yakni Baa2.

Moody’s menegaskan, peringkat Baa2 pada penerbit utang PLN dan obligasi senior unsecured anak usaha PLN, Majapahit Holding BV, tidak berubah. 

“Peringkat hari ini mencerminkan prospek negatif pada peringkat sovereign Baa2 Indonesia, yang menunjukkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia,” tulis Moody’s, Jumat (6/2).

Perubahan outlook ini mengikuti afirmasi rating Baa2 pemerintah Indonesia dan revisi outlook sovereign menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Moody’s menilai prediktabilitas dan koherensi proses pembuatan kebijakan berkurang, sementara komunikasi kebijakan dinilai kurang efektif sepanjang tahun lalu.

PLN tetap dianggap sebagai government-related issuer meski kepemilikan pemerintah dialihkan ke Danantara pada awal 2025. Pemerintah masih memiliki golden share dan hak veto, serta terus terlibat dalam operasi PLN melalui Danantara dan Kementerian Keuangan.

BCA PLN berada di level ba2 dan mendapat tiga-notch uplift, mencerminkan kemungkinan dukungan pemerintah yang sangat tinggi karena peran strategis PLN dalam menjamin ketahanan energi nasional. PLN juga menjadi satu-satunya utilitas listrik vertikal terintegrasi milik negara yang dominan di sektor pembangkit, transmisi, dan distribusi (T&D).

Moody’s menekankan bahwa profil keuangan PLN sangat bergantung pada kompensasi dan hibah pemerintah untuk menutupi selisih antara pendapatan tarif regulasi dan realisasi tarif. 

“BCA PLN bisa dinaikkan jika perusahaan dapat mempertahankan rasio CFO pre-WC terhadap utang di atas 10% secara konsisten, setelah memperhitungkan kebutuhan investasi untuk mendukung target net zero Indonesia,” lanjut Moody’s.

Selain itu, PLN menghadapi kebutuhan pendanaan besar untuk mendukung transisi energi bersih, termasuk proyek pembangkit, transmisi, dan distribusi, dengan leverage tinggi. Ketergantungan pada subsidi pemerintah diperkirakan akan meningkat seiring rencana investasi besar selama dekade mendatang.

Peringkat PLN bisa turun jika sovereign Indonesia diturunkan atau dukungan pemerintah melemah. Sebaliknya, peringkat dapat naik jika BCA membaik dan kompensasi pemerintah diterima tepat waktu, sehingga menjaga stabilitas keuangan perusahaan.