periskop.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kalangan perbankan memberikan penjelasan komprehensif kepada lembaga pemeringkat Moody’s terkait status outlook negatif. Ia menekankan pentingnya klarifikasi langsung dari pelaku industri keuangan terhadap penilaian tersebut.
"Ya, kalau itu kan nanti perlu penjelasan dari masing-masing perbankan kepada Moody's," ujar Airlangga di sela "Opening Ceremony ABAC (Dewan Penasihat Bisnis APEC) Meeting I 2026" di Jakarta, Sabtu (7/2).
Menurutnya, setiap lembaga pemeringkat membutuhkan jawaban memadai atas isu yang menjadi perhatian mereka. Pihak perbankan memiliki tanggung jawab untuk merespons penilaian tersebut secara mendetail.
Airlangga membedakan antara penilaian korporasi dan negara. Secara nasional, posisi Indonesia dinilai masih cukup aman di mata investor global.
"Tentu kalau (terkait) korporat kan masing-masing korporat yang merespons. Kalau dari segi nasional, tetap Indonesia di dalam investment grade bagi Moody’s," katanya.
Pernyataan ini merespons langkah Moody's yang merevisi outlook lima bank besar Indonesia. Kelima bank tersebut yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN yang statusnya berubah dari stabil menjadi negatif.
"Moody’s Ratings mengubah outlook untuk lima bank Indonesia menjadi negatif menyusul perubahan outlook di tingkat sovereign," tulis Moody's dalam laporannya, Sabtu (7/2).
Sebelumnya, lembaga tersebut mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2. Posisi ini berada satu tingkat di atas batas investment grade, namun dengan penyesuaian outlook menjadi negatif.
Selain perbankan, Airlangga turut mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengambil peran. Lembaga ini diminta menjelaskan kepastian arah fiskal negara kepada Moody's.
Dalam laporannya, Moody's menyoroti urgensi menjaga prediktabilitas kebijakan. Komunikasi publik serta kualitas koordinasi antarkementerian menjadi sorotan di tengah transisi tata kelola ekonomi saat ini.
Lembaga pemeringkat internasional itu juga menekankan penguatan basis penerimaan negara. Hal ini dinilai krusial untuk menopang belanja prioritas sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Tinggalkan Komentar
Komentar