Core: Inflasi Januari 3,55% Didorong Belanja Kelas Atas, Bawah Masih Tertekan

periskop.id – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai angka inflasi Januari 2026 sebesar 3,55% secara tahunan menyimpan ironi ketimpangan daya beli. 

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut kenaikan permintaan justru didominasi kalangan menengah atas, sementara kelas bawah masih terhimpit beban ekonomi.

"Jadi sebagian kalangan menengah yang penghasilannya lebih tinggi dan kalangan atas. Sementara yang mayoritas, masyarakat kita itu sebetulnya kan kalangan menengah ke bawah, ini masih merasakan tekanan dalam kebutuhan hidup mereka," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (7/2).

Faisal menjelaskan fenomena inflasi awal tahun ini dipengaruhi dua sisi utama, yakni suplai dan permintaan. Sisi permintaan memang menunjukkan sinyal positif lewat peningkatan belanja dalam lima bulan terakhir.

Namun, sinyal positif tersebut tidak dirasakan merata. Peningkatan permintaan yang mengerek angka inflasi agregat ini bukan berasal dari seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi kesejahteraan yang belum merata membuat angka inflasi terlihat tinggi secara statistik, namun berbeda rasanya di lapangan. Masyarakat bawah belum sepenuhnya pulih dari tekanan harga kebutuhan pokok.

"Kita tidak bisa hanya melihat dari angka agregat saja. Jadi angka inflasi yang naik memang ada faktor (permintaan) tadi, saya katakan itu adalah angka secara agregat," katanya.

Secara teknis, angka 3,55% merupakan hitungan tahunan (year-on-year). Jika dilihat secara bulanan (month-to-month), Januari justru mencatat deflasi 0,15% dibanding Desember lalu.

Selain permintaan yang timpang, sisi suplai turut menyumbang kenaikan harga. Komponen terbesar pemicu inflasi berasal dari harga yang diatur pemerintah (administered prices) seperti energi.

"Yang paling besar ini ternyata adalah inflasi yang didorong oleh harga yang diatur oleh pemerintah. Mulai dari harga BBM, harga listrik, LPG, dan lain-lain," tuturnya.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Kebijakan pengendalian inflasi harus tepat sasaran agar tidak semakin membebani kelompok masyarakat paling rentan.