periskop.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi belanja subsidi dan kompensasi hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 11,5% dari APBN. Jumlah tersebut terdiri atas pembayaran subsidi Rp7,4 triliun dan kompensasi Rp44,1 triliun.
"Itu 44,1 triliun sesuai dengan janji kita untuk melunasi secara bertahap kompensasi, utang kompensasi tahun 2025," ucap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (11/3).
Ia menjelaskan bahwa realisasi subsidi dan kompensasi tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik.
"Tentu kita harus lakukan terus namun secara umum pemerintah akan terus menjaga ketersediaan barang dengan harga yang bersubsidi," jelasnya.
Pemerintah juga mencermati bahwa dinamika geopolitik global berpotensi mendorong kenaikan harga minyak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kebutuhan subsidi energi.
Kata Suahasil, Indonesia sebelumnya juga telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga energi global, seperti saat konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022.
Dalam menjaga ketersediaan barang bersubsidi, pemerintah mencatat peningkatan volume penyaluran sejumlah komoditas. Penyaluran BBM bersubsidi pada 2026 mencapai 1.647,9 ribu kiloliter atau naik 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyaluran LPG 3 kilogram tercatat 740,9 juta kilogram atau meningkat 7,5%. Sementara itu, listrik bersubsidi mencapai 42,7 juta pelanggan atau naik 2,2%.
Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1,4 juta ton atau meningkat 16,6 persen. Jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat menjadi 0,8 juta debitur atau naik 42,5% dibandingkan tahun sebelumnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar