Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) serta turunannya, untuk menahan ekspor komoditas tersebut. Setidaknya, sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Saya tegaskan di sini benar bahwa semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Itu juga tentang semua, termasuk kelapa sawit," kata Presiden Prabowo saat memberi arahan kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). 

Presiden Prabowo menekankan, kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Kepala Negara pun mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tegas kepada pengusaha batu bara, untuk tidak melakukan ekspor sebelum seluruh kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.

"Jadi tadi benar itu ada peringatan Menteri ESDM, itu semua milik bangsa Indonesia, bukan milik pengusaha. Mereka boleh usaha, tapi kepemilikan adalah kepemilikan bangsa Indonesia. Semua kekayaan alam, yang ada itu adalah milik bangsa," kata Presiden Prabowo.

Pada kesempatan yang sama Menteri ESDM Bahlil menjelaskan, pemerintah terus memastikan ketersediaan batu bara bagi kebutuhan domestic. Di antaranya melalui kebijakan pengendalian ekspor dan penerapan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

"Sekarang perusahaan-perusahaan batu bara, yang sudah memberikan RKAB, kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak, Pak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Jadi artinya apa, orientasi kita adalah kebutuhan domestik," kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan yang mengatur agar seluruh produksi batu bara nasional terlebih dahulu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Bahkan kami telah menyiapkan Kepmen, seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi kebutuhan negeri. Sisanya baru kita ekspor,” jelasnya.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Ketahanan Energi
Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran menjadi pengingat penting bagi Indonesia. Terutama dalam memperkuat ketahanan energi dan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

“Kalau yang terpikir di depan mata ada dua: bagaimana memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi. Itu mesti dijaga, baik sebagai industri maupun stabilitas nasional,” kata Anindya dalam acara silaturahmi Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, meski dampak besar terhadap dunia usaha belum terlihat signifikan, tanda-tanda gangguan rantai pasok dan logistik mulai dirasakan pelaku usaha. Menurut Anindya, dunia usaha harus tetap waspada, terutama menghadapi potensi kenaikan harga minyak yang dapat menekan ruang fiskal, nilai tukar, hingga inflasi.

Ia pun menekankan perlunya efisiensi serta kerja sama erat dengan pemerintah, untuk menentukan program prioritas yang mampu mempercepat efek berganda bagi perekonomian.

“Kita mesti pandai-pandai memikirkan bagaimana geopolitik ini berdampak pada ekonomi Indonesia dan apa yang harus dikuatkan. Outlook ekonomi dunia sudah berubah, jadi kita tidak bisa menganggap enteng,” tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga komoditas. Khususnya minyak, terutama jika terjadi penutupan Selat Hormuz.

Ia menyebut, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia, menekan surplus neraca perdagangan, sekaligus mempengaruhi neraca pembayaran.

Purbaya menambahkan ketidakpastian global juga bisa memicu arus modal keluar (capital outflow) yang berimbas pada pasar saham, obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan.

“Pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” imbuhnya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, Indonesia telah mengamankan pasokan energi dari berbagai sumber di luar Timur Tengah sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak perang AS dan Iran. Ia menyebut, sejumlah alternatif pasokan energi berasal dari kerja sama perdagangan dengan AS serta akses pasokan yang dimiliki oleh PT Pertamina dari Venezuela.