Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah masih memiliki kemampuan untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun, di tengah tekanan harga energi global dampak konflik di Timur Tengah.
"Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang," kata Purbaya usai mengunjungi Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa (17/3)
Purbaya menyebut, pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Fungsi anggaran meng-absorb shock dari luar. Sampai sekarang yang absorb adalah APBN pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, kemampuan fiskal tersebut memungkinkan pemerintah menahan harga BBM hingga akhir tahun, bergantung pada kebijakan Presiden.
"Kalau segini saja mah, kalau presiden mau sih sampai akhir tahun juga bisa. Jadi saya punya uang cukup banyak. Yang masih bisa dipakai, yang pengamat, pengamat itu, nggak tahu uangnya di mana," tuturnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyebut harga minyak dunia melonjak hingga melampaui US$100 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak pada pasokan dan distribusi energi global, sehingga mendorong tekanan terhadap harga minyak di pasar internasional.
"Pertamina terus memonitor dinamika harga minyak dunia yang saat ini berada di kisaran US$100 per barel," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron.
Selain itu, Pertamina menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait kebijakan energi nasional dalam merespons lonjakan harga minyak dunia. Merespon hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.
Jaga Daya Beli
Ia menekankan, pemerintah memiliki skema perhitungan sendiri dan berkomitmen menjaga daya beli masyarakat setelah hari raya. Balill pun mengimbau kebijakan negara lain tidak dijadikan sebagai referensi mutlak, karena Indonesia memiliki aturan dasar yang berbeda dengan pembagian jenis BBM subsidi dan harga pasar.
Lebih lanjut, ia menegaskan subsidi BBM akan tetap berada dalam kendali pemerintah setidaknya hingga masa hari raya Lebaran berakhir. Hal ini, lanjutnya, sebagai bentuk perhatian besar negara agar beban ekonomi tidak langsung memberatkan masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya menjaga stabilitas harga selama kondisi harga minyak dunia masih berada dalam koridor asumsi yang dapat dikelola oleh APBN. Ia pun memastikan, komitmen pemerintah untuk hadir di tengah tantangan energi yang ada.
"Tugas pemerintah, tugas pemimpin, itu menyelesaikan masalah. Bukan menghindari masalah. Masalah rakyat adalah tanggung jawab utamanya pemerintah dan rakyat sendiri. Kita sama-sama menyelesaikan," imbuhnya.
Ia sendiri memastikan pasokan energi hingga pelosok tanah air dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global. Pemerintah, sambungnya, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga pasokan listrik tetap berada dalam level aman dan terkendali sesuai dengan standar nasional.
Bahlil menjelaskan meskipun kondisi ekonomi dan geopolitik dunia masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia mulai mendapatkan indikasi positif terkait jalur distribusi energi global di Selat Hormuz.
"Kita sedikit mendapat angin segar, dengan Selat Hormuz, itu, sudah mulai ada kebijakan tutup-buka. Artinya, bagi kapal-kapal, bagi negara-negara yang bukan Israel dan Amerika, itu bisa sekarang untuk terjadi komunikasi. Dan, ini sebenarnya adalah sebuah perkembangan yang positif," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar