Periskop.id - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik, meski harga minyak dunia saat ini berada di atas US$100 per barel.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyerap tekanan kenaikan harga energi, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dilakukan, agar tidak membebani masyarakat.
"Tidak (BBM tidak naik). Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepaskan, nanti kayak negara-negara lain pada panik orang-orang," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).
Ia menjelaskan, mekanisme subsidi energi telah dirancang dalam kerangka tahunan, sehingga dampak fluktuasi harga minyak global sudah diperhitungkan dalam postur anggaran. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kesehatan fiskal, baik melalui penghematan belanja maupun peningkatan pendapatan negara.
"Kan subsidi kita diatur dihitung selama setahun penuh. Meskipun dengan harga sekarang pun kita sudah asumsikan seperti apa dampaknya ke APBN. Kita akan melakukan langkah-langkah entah penghematan, entah ini peningkatan pendapatan supaya APBN kita aman dan sampai sekarang hitungannya masih aman," jelasnya.
Purbaya menekankan, peran APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) sangat penting agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal tanpa lonjakan beban biaya.
Ia mengingatkan, jika tekanan energi langsung diteruskan ke masyarakat, hal tersebut berpotensi memicu kepanikan seperti yang terjadi di sejumlah negara lain.
"Jadi masyarakat mesti ngerti juga bahwa APBN adalah meng-absorb shock seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang," tuturnya.
Panic Buying
Sebelumnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan warga untuk tidak panik berlebihan (panic buying), saat membeli bahan bakar minyak (BBM) menjelang Lebaran, maupun di tengah situasi konflik Timur Tengah.
"Gunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan. Tidak perlu, 'panic buying' karena justru dapat mengganggu stabilitas pasokan," kata Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok.
Menurut Mufti, kepanikan justru berpotensi menciptakan kelangkaan semu di lapangan akibat distribusi tidak seimbang. Ia meyakini, pemerintah dan Pertamina telah berupaya memastikan ketersediaan BBM tetap aman selama arus mudik dan menjelang Idulfitri 2026 ini.
Ia juga menyinggung terjadinya ketegangan di kawasan Timur Tengah itu, telah menyebabkan terganggunya distribusi pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz dan membuat gejolak harga minyak mentah dunia.
Mufti mengatakan periode mudik ini memang telah menyebabkan terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat secara signifikan. "Maka itu, langkah pemerintah untuk memastikan jaminan pasokan stok energi nasional menjadi krusial," ucapnya.
Dia sangat berharap Pertamina mampu menjaga stabilitas stok sekaligus kelancaran distribusi ke seluruh wilayah Nusantara. Terutama di jalur-jalur utama pemudik maupun di daerah yang menjadi tujuan pemudik.
“Momentum mudik membutuhkan kesiapan ekstra, khususnya dalam menjaga ketersediaan BBM agar tetap aman dan mudah diakses masyarakat di berbagai titik perjalanan,” lanjutnya.
Mufti juga menegaskan, kehadiran negara melalui BUMN energi menjadi kunci dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kepastian pasokan, katanya, sangat penting agar aktivitas mudik dapat berlangsung tanpa banyak hambatan.
Di tengah dinamika global yang masih bergejolak, termasuk ketegangan geopolitik yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, maka Mufti mengajak masyarakat agar menyikapi secara wajar saja. Ia yakin, pemerintah telah memiliki sistem pengamanan cadangan energi nasional yang cukup solid.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah bersama Pertamina memiliki mekanisme untuk menjaga ketahanan energi nasional tetap stabil,” katanya.
Tinggalkan Komentar
Komentar