Periskop.id - Pemerintah mengarahkan produksi dan pemasaran sepeda motor nasional dengan memfokuskan motor listrik (molis) untuk kebutuhan domestic. Sementara motor berbasis BBM atau konvensional untuk pasar ekspor.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (9/4), menyampaikan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor.
“Pemerintah sedang menyiapkan regulasi di mana nanti produsen-produsen motor listrik yang sudah ada di Indonesia itu segera menyiapkan secukupnya produksi motor listrik, karena kita menginginkan bahwa semua penjualan motor listrik yang berasal dari pabrik-pabrik kita untuk pasar domestik itu melalui motor listrik,” bebernya.
Ia menegaskan, produksi motor berbasis konvensional tidak akan dihentikan, tapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, terutama ke kawasan nontradisional.
“Sementara motor-motor yang basisnya masih konvensional itu tetap mereka bisa untuk memproduksi, nanti kita arahkan untuk produk ekspor, baik itu ke negara-negara lain, khususnya di negara-negara mungkin Afrika maupun Middle East maupun Amerika Selatan,” ucapnya.
Agus menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan industri, tetapi juga mengupayakan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi menuju elektrifikasi.
“Jadi tidak perlu menyetop produksi motor berbasis konvensional karena itu nanti kita arahkan untuk ekspor,” serunya.
Karena itu, penguatan kapasitas untuk memproduksi motor-motor listrik, sudah harus dimulai. “Karena semua nanti kita sedang bikin roadmap-nya bahwa seluruh motor listrik yang beredar di Indonesia yang dipakai oleh konsumen itu semuanya berbasis listrik. China sudah berhasil, China sudah basisnya semua motor listrik,” bebernya.
Ia menyampaikan pula arahan Presiden menegaskan seluruh kendaraan ke depan akan berbasis listrik, seiring semakin pentingnya upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Ya, karena memang sekarang semakin kelihatan kepentingannya untuk itu, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Jadi memang tidak ada pilihan lain bahwa kita harus convert ke listrik,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, terkait insentif motor listrik, saat ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, serta menekankan besaran insentif masih dalam pembahasan. "Masih dibicarakan," katanya.
Insentif Konversi
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan memberikan insentif untuk program konversi motor bensin menjadi motor listrik, sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kementerian ESDM.
“Sudah barang tentu negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika dikonversi dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.
Akan tetapi, ia belum menentukan berapa jumlah target motor yang akan dikonversi, maupun nilai subsidi yang akan digelontorkan untuk program konversi motor listrik.
Target maupun jumlah insentif akan dibahas dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. “Satgas kan baru dibentuk, saya rapat satgas dulu baru nanti saya akan laporkan,” ucap Bahlil.
Konversi motor bensin menjadi motor listrik, kata Bahlil, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi polusi dan melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.
Diwartakan sebelumnya, Bahlil mengumumkan pemerintah membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat implementasi program, termasuk konversi motor konvensional menjadi listrik.
Ia menyampaikan, skema dukungan masih akan dibahas lebih lanjut oleh satuan tugas (satgas) yang baru dibentuk untuk mempercepat implementasi energi bersih. Satgas ini dibentuk untuk percepatan konversi dari kendaraan bermotor konvensional yang jumlahnya mencapai 120 juta motor menjadi motor listrik.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan implementasi program tersebut dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.
Tinggalkan Komentar
Komentar