Periskop.id - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI meminta pemerintah tetap memprioritaskan program yang mampu menjaga daya beli masyarakat. Dorongan itu disampaikan di tengah tekanan ekonomi global yang mulai terasa ke sektor ritel, terutama setelah periode puncak belanja Ramadan dan Idulfitri berakhir.
Ketua Umum APPBI Alphonzus Wijaya mengatakan, konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu terus menghadirkan program yang dapat membantu memulihkan daya beli secara berkelanjutan.
“Pemerintah harus tetap memberikan prioritas utama terhadap berbagai program untuk memulihkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat konsumsi masyarakat adalah merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia,” kata Alphonzus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/6).
Pernyataan itu muncul saat industri ritel menghadapi masa low season atau periode penurunan penjualan setelah momen belanja besar. Tahun ini, tekanan dinilai lebih berat karena Ramadhan dan Idulfitri datang lebih awal pada kuartal pertama, sementara kuartal kedua dan ketiga harus dihadapi dengan tantangan global yang belum mereda.
Ritel Masuk Low Season Setelah Lebaran
Menurut Alphonzus, industri ritel saat ini berada dalam periode low season pada kuartal kedua dan ketiga 2026. Dalam pola normal, penjualan ritel memang cenderung turun setelah Ramadhan dan Idulfitri karena masyarakat sudah lebih dulu membelanjakan uangnya untuk kebutuhan Lebaran.
Namun, situasi tahun ini dinilai lebih menantang. Selain karena periode puncak belanja terjadi lebih awal, sektor ritel juga menghadapi tekanan dari kondisi global, terutama konflik di Timur Tengah yang masih penuh ketidakpastian.
Perang dan ketegangan geopolitik dapat memengaruhi harga energi, biaya logistik, dan nilai tukar. Ketika biaya naik, pelaku usaha menghadapi tekanan operasional yang lebih besar. Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut berpotensi merembet ke harga barang di tingkat konsumen.
“Dampak global yang saat ini harus dihadapi industri usaha ritel adalah lonjakan kenaikan biaya energi dan nilai tukar mata uang yang berimbas terhadap peningkatan biaya logistik dan biaya operasional serta biaya produksi yang berpotensi meningkatnya harga barang ataupun produk,” tuturnya.
Tekanan itu menjadi persoalan serius karena daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah bawah, belum sepenuhnya pulih. Jika harga produk naik terlalu cepat, konsumen akan semakin selektif dalam berbelanja. Mereka cenderung mendahulukan kebutuhan pokok dan menunda pembelian barang yang dianggap tidak mendesak.
Konsumsi Rumah Tangga Masih Jadi Penopang Ekonomi
Seruan APPBI relevan karena konsumsi rumah tangga selama ini menjadi mesin utama perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat tetap menjadi salah satu faktor penting yang menjaga ekonomi tetap bergerak.
Sementara itu, Bank Indonesia melalui Survei Penjualan Eceran memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Mei 2026 masih terjaga. Indeks Penjualan Riil atau IPR Mei 2026 diprakirakan berada di level 225,0. Secara bulanan, penjualan eceran memang masih terkontraksi 0,9%, tetapi lebih baik dibandingkan April 2026 yang turun 11,6%.
Kondisi tersebut menunjukkan konsumsi belum sepenuhnya melemah, tetapi ada tanda-tanda normalisasi setelah periode hari besar keagamaan. Artinya, sektor ritel masih bergerak, tetapi perlu dorongan agar tidak kehilangan momentum terlalu dalam saat memasuki periode sepi belanja.
Dalam situasi seperti ini, pusat perbelanjaan biasanya mengandalkan acara tematik, promo, diskon, hiburan keluarga, dan program belanja untuk menjaga kunjungan. Namun, APPBI menilai strategi itu hanya bisa menjadi penopang jangka pendek.
Program Belanja Bisa Menahan Tekanan, tapi Bukan Solusi Utama
Alphonzus menilai sejumlah program pemerintah pusat dan daerah dapat membantu menjaga daya beli. Program seperti Wonderful Indonesia Gastronomy dari Kementerian Pariwisata, Jakarta Great Sale oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Solo Raya Great Sale, Surabaya Shopping Festival, dan agenda sejenis dinilai dapat mendorong konsumsi secara berkelanjutan.
Program-program tersebut biasanya menggabungkan diskon, hiburan, aktivitas keluarga, promosi kuliner, wisata belanja, dan pelibatan pelaku UMKM. Bagi pengelola pusat belanja, agenda semacam ini dapat menjaga traffic atau kunjungan. Bagi tenant ritel, program tersebut dapat membantu menjaga transaksi saat permintaan melambat.
Namun, Alphonzus mengingatkan, promo belanja bukan solusi utama untuk masalah daya beli. Diskon dan festival belanja hanya bisa menjadi strategi sementara agar masyarakat tetap terdorong berbelanja.
Pernyataan serupa pernah disampaikan Alphonzus terkait periode low season. Ia menyebut libur panjang bisa membantu menopang penjualan ritel, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah daya beli.
“Libur panjang pada saat low season tentunya diharapkan dapat mendorong penjualan sehingga dapat menopang ataupun mendukung kinerja sektor usaha ritel,” ucap Alphonzus.
Namun, ia menegaskan program promo tetap memiliki batas. “Salah satu program untuk menyiasati masalah daya beli adalah dengan program promo belanja namun hanya bersifat sementara saja,” serunya.
Alphonzus juga menyebut persoalan daya beli tidak bisa sepenuhnya ditanggung pelaku usaha.
“Persoalan daya beli masyarakat adalah perihal perekonomian negara sehingga tidak bisa diselesaikan oleh pelaku usaha,” tuturnya.
Jakarta Great Sale Jadi Contoh Stimulus Belanja
Salah satu program yang sedang berjalan adalah Festival Jakarta Great Sale atau FJGS 2026. APPBI DPD DKI Jakarta menargetkan transaksi ritel dalam FJGS 2026 mencapai Rp16 triliun selama penyelenggaraan 10 Juni hingga 22 Juli 2026. Target itu lebih tinggi dibanding realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp15,5 triliun.
Pelaksana tugas Ketua Festival Jakarta Great Sale 2026, Ellen Hidayat, menyebut optimisme tersebut ditopang oleh berbagai program promosi yang disiapkan pusat belanja.
"Kami optimistis transaksi ritel selama penyelenggaraan FJGS 2026 dapat mencapai Rp16 triliun," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Festival Jakarta Great Sale 2026 Ellen Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
FJGS tahun ini diikuti ribuan outlet ritel dari 104 pusat perbelanjaan anggota APPBI DPD DKI Jakarta. Programnya mencakup diskon hingga 70%, All Day Sale, Midnight Sale, belanja berhadiah, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, pameran UMKM, hingga kegiatan budaya.
Ajang belanja seperti FJGS tidak hanya ditujukan untuk menarik konsumen ke mal. Lebih dari itu, program ini diharapkan menggerakkan rantai ekonomi yang lebih luas, mulai dari ritel, kuliner, hiburan, perbankan, pekerja mal, pemasok, hingga UMKM yang ikut dalam kegiatan promosi.
Rupiah Melemah Bikin Konsumen Lebih Selektif
Tekanan terhadap ritel juga datang dari nilai tukar rupiah. Sebelumnya, APPBI DPD DKI Jakarta menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi membuat konsumen lebih selektif.
"Kalau kondisi tidak berubah dan masih seperti saat ini, daya beli pasti terpengaruh. Konsumen akan lebih selektif membeli barang yang memang dibutuhkan atau kebutuhan sehari-hari," kata Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo.
Mualim menjelaskan pelemahan rupiah tidak hanya memengaruhi perdagangan internasional, tetapi juga dapat berdampak pada harga barang, biaya hidup, hingga keputusan investasi masyarakat. Tenant pusat perbelanjaan yang masih menggunakan bahan baku atau komponen impor juga berpotensi ikut terdampak.
"Secara operasional tentunya berpengaruh, khususnya untuk kebutuhan tertentu yang masih harus diimpor. Namun, biasanya pusat perbelanjaan maupun tenan sudah memiliki perencanaan dan kesepakatan sebelumnya," ucapnya.
Meski begitu, APPBI belum melihat kenaikan harga produk secara signifikan di pusat perbelanjaan karena tenant masih berhati-hati dalam menentukan harga jual.
"Sejauh ini belum terlalu dirasakan kenaikan produk secara signifikan karena tenan mal sangat hati-hati dalam menentukan harga. Namun, ke depan tentu ada potensi kenaikan, hanya saja kami belum memiliki data terkait besarannya," kata Mualim.
Kunjungan Mal Stabil, tapi Pola Belanja Berubah
Meski daya beli masih tertekan, Alphonzus mengatakan rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan relatif masih stabil. Salah satu alasannya adalah karakter masyarakat Indonesia yang senang berkumpul, mencari hiburan, dan menghabiskan waktu bersama keluarga di mal.
Namun, stabilnya kunjungan tidak selalu berarti transaksi ikut kuat. Pola belanja masyarakat disebut mulai berubah. Pengunjung tetap datang ke pusat perbelanjaan, tetapi lebih selektif dalam membeli barang.
Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk datang ke mal sebagai ruang sosial, bukan hanya tempat transaksi. Pusat perbelanjaan kini tidak hanya menjadi tempat membeli pakaian, makanan, atau kebutuhan rumah tangga, tetapi juga ruang rekreasi, tempat makan, hiburan anak, aktivitas komunitas, dan pengalaman keluarga.
Mualim Wijoyo juga menyebut, pusat belanja sudah berubah dari sekadar tempat belanja menjadi tempat mencari pengalaman.
"Bahkan pusat belanja ini sudah bertransformasi dari hanya sekadar bertransaksi belanja, sekarang sebagai ajang experience," kata dia.
Perubahan ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Pusat perbelanjaan masih bisa menjaga kunjungan melalui pengalaman, acara, dan hiburan. Namun, pelaku ritel tetap membutuhkan daya beli yang kuat agar kunjungan tersebut berujung pada transaksi.
Mal Jakarta Sempat Catat Penurunan Kunjungan
Di Jakarta, APPBI DPD DKI Jakarta sebelumnya mencatat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan turun sekitar 10% setelah Lebaran 2026. Penurunan itu dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat.
"Kita merasakan, namun belum ada data yang lebih akurat. Kunjungan sedikit ada penurunan kurang lebih 10% setelah Lebaran," imbuh Mualim Wijoyo.
Menurut Mualim, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku pusat perbelanjaan untuk menjaga kunjungan dan transaksi. Karena itu, APPBI DKI kembali menggelar FJGS 2026 sebagai stimulus melalui diskon, hadiah, dan berbagai program promosi.
"APPBI DKI mengadakan FJGS untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam situasi seperti ini dengan memberikan beberapa stimulasi seperti diskon, hadiah dan berbagai program promosi lainnya," ucapnya.
Data ini memperlihatkan bahwa tantangan ritel tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga terlihat di pusat ekonomi seperti Jakarta. Walaupun mal masih menjadi destinasi populer, konsumen tetap menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi ekonomi rumah tangga.
Pemerintah Dorong Program Belanja Nasional
Dari sisi pemerintah, program belanja nasional juga dipandang sebagai instrumen untuk menjaga konsumsi domestik. Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya mengatakan program Belanja di Indonesia Aja atau BINA pada momentum Lebaran bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong minat terhadap produk lokal.
“Ini sebenarnya sebuah instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga meningkatkan konsumsi domestik,” kata Mendag Budi.
Budi menilai program semacam BINA menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah, ritel modern, pusat perbelanjaan, department store, dan pelaku UMKM.
“Ini adalah kolaborasi yang cukup bagus antara ritel modern, ada department store, mal, dan juga UMKM untuk saling menyediakan produk yang tujuannya adalah mendukung atau menyambut Lebaran,” ujar Mendag.
Ia juga menegaskan momentum konsumsi perlu dijaga meski periode Lebaran sudah berakhir.
“Tadi disampaikan bahwa memang ini berdekatan Nataru (Natal dan Tahun Baru), Imlek, Lebaran. Tapi tadi disampaikan bahwa setelah Lebaran akan banyak event-event yang menarik dan ini akan terus kita lakukan kerja sama sehingga kesempatan untuk menjual produk-produk dalam negeri ataupun meningkatkan daya beli masyarakat akan terus meningkat,” jelasnya.
Daya Beli Jadi Kunci Ketahanan Ritel
APPBI menilai menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci agar ritel tetap bertahan di tengah tekanan global. Jika daya beli turun terlalu dalam, pusat perbelanjaan bisa tetap ramai secara kunjungan, tetapi transaksi tenant melemah.
Bagi pelaku usaha, kondisi tersebut bisa berdampak pada omzet, biaya sewa, tenaga kerja, pengadaan barang, hingga kemampuan ekspansi. Ritel adalah sektor yang sangat bergantung pada arus konsumsi harian. Karena itu, tekanan pada pendapatan masyarakat dapat cepat terasa di toko, restoran, gerai hiburan, dan pusat belanja.
Pemerintah dapat membantu melalui berbagai kebijakan, mulai dari menjaga inflasi, memastikan harga pangan terkendali, memperkuat bantuan sosial yang tepat sasaran, menjaga stabilitas nilai tukar, hingga mendorong kegiatan belanja yang melibatkan UMKM dan produk dalam negeri.
Sementara itu, pusat perbelanjaan tetap perlu beradaptasi dengan pola konsumsi baru. Tidak cukup hanya mengandalkan diskon, mal harus menghadirkan pengalaman yang membuat pengunjung datang, betah, dan pada akhirnya tetap bertransaksi.
Dalam situasi global yang belum menentu, pesan APPBI cukup jelas: program promosi bisa membantu menjaga denyut ritel, tetapi pemulihan daya beli masyarakat tetap membutuhkan kebijakan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar