Periskop.id - Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang aman meski mengalami penurunan dibandingkan posisi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Destry menjelaskan, posisi cadangan devisa Indonesia sempat mencapai sekitar US$156 miliar pada periode 2020-an. Sementara hingga Juni 2026, cadangan devisa tercatat berada di level US$145 miliar.

Menurutnya, penurunan tersebut antara lain digunakan untuk kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah serta pembayaran utang luar negeri pemerintah yang dananya ditempatkan di Bank Indonesia.

Meski demikian, Destry enggan merinci besaran cadangan devisa yang secara khusus digunakan untuk intervensi pasar maupun pembayaran utang luar negeri.

"Oke, itu rahasia (besaran cadangan devisa untuk pembayaran luar negeri). Yang jelas gini, posisi cadet kita tertinggi di 2020-an itu sekitar US$156 miliar dan sekarang ini posisinya US$145 miliar. Jadi teman-teman bisa bayangkan, itulah pengurangan dari cadet kita. Termasuk itu untuk stabilisasi dan juga pembayaran utang luar negeri, khususnya dari pemerintah. Karena dana pemerintah kan juga ada di Bank Indonesia," ucap Destry dalam konferensi pers KSSK, Jakarta, Senin (3/8).

Menurutnya, level cadangan devisa saat ini masih sangat memadai untuk menjaga ketahanan sektor eksternal Indonesia. Dengan posisi US$145 miliar, cadangan devisa mampu membiayai sekitar 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Angka tersebut jauh di atas standar kecukupan internasional yang umumnya berada pada level minimal tiga bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Karena itu, BI menilai kondisi cadangan devisa Indonesia masih berada dalam kategori aman dan mampu mendukung stabilitas perekonomian nasional.

"Jadi angka US$145 miliar itu masih relatif aman karena masih sekitar 5,4 bulan kali import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara result ataupun benchmarking di internasional itu adalah 3 bulan, 3 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," tutupnya.