Periskop.id – Pemerintah tidak hanya merancang Trans Sumatra Railway sebagai jalur kereta api yang menghubungkan Aceh hingga Lampung. Proyek tersebut juga diarahkan untuk menghadirkan simpul transportasi terintegrasi agar perpindahan penumpang dan barang antarmoda berlangsung lebih mudah, aman, dan efisien.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan setiap simpul akan dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan serta karakteristik wilayah yang dilalui.

"Iya, (pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat) terintegrasi dengan baik, aman, nyaman," kata Risal di sela Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat serta Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia di Jakarta, Selasa (4/8).

Simpul tersebut dapat dikembangkan untuk mempertemukan kereta api dengan moda lanjutan, seperti angkutan jalan, transportasi perkotaan, pelabuhan, bandara, dan penyeberangan. Namun, bentuk serta lokasi integrasinya masih harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

Fokus pada Simpul, Bukan Kawasan Komersial

Risal menegaskan pembahasan pemerintah saat ini lebih berfokus pada integrasi simpul perjalanan, bukan pembangunan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development.

"Saya tidak bicara TOD. Tapi bentuk simpul yang terintegrasi. Bisa hub dan lain-lain. TOD itu begitu bangunan tambahan lainnya, bisa hotel, bisa apa, justru kawasan pabrikan, gitu. Saya bicara simpulnya nih, suatu simpul integrasi," jelas Risal.

Pendekatan tersebut diharapkan mengurangi hambatan ketika penumpang atau barang berpindah dari kereta ke moda lainnya. Simpul yang tertata juga dapat memangkas waktu tunggu, memperjelas jalur perpindahan, dan meningkatkan akses masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi.

Pemerintah memastikan model simpul tidak akan diseragamkan. Stasiun di kawasan perkotaan, wilayah industri, sentra pertanian, atau daerah pelabuhan dapat memiliki fungsi yang berbeda sesuai potensi angkutan di sekitarnya.

Jalur 1.700 Km Butuh Sekitar Rp350 Triliun

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji Trans Sumatra Railway yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 1.700 kilometer dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin memperkirakan pembangunan jaringan tersebut membutuhkan dana US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp350 triliun. Angka tersebut masih berupa estimasi awal dan dapat berubah setelah trase, desain teknis, serta tahapan pembangunan ditetapkan.

Jaringan rel aktif di Sumatra saat ini masih terbagi dalam beberapa wilayah operasi dan belum tersambung penuh. Layanan berjalan di Sumatera Utara dan Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, serta Lampung, tetapi belum membentuk satu koridor kereta dari ujung utara hingga selatan pulau.

KAI menetapkan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai salah satu prioritas awal. Segmen tersebut diperlukan untuk memperkuat konektivitas jaringan Aceh dengan jalur kereta di Sumatera Utara.

Pemerintah Cari Pendanaan di Luar APBN

Besarnya kebutuhan investasi membuat pembangunan Trans Sumatra Railway tidak direncanakan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah sedang mencari berbagai skema pembiayaan alternatif, termasuk kemungkinan keterlibatan Danantara dan sektor swasta.

"Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Skema pendanaan akan dikaji bersamaan dengan kelayakan ekonomi setiap segmen, potensi penumpang, angkutan barang, serta kemampuan proyek menghasilkan pendapatan.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan jadwal dimulainya konstruksi maupun target penyelesaian seluruh jalur. Proyek masih berada pada tahap kajian bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, KAI, Danantara, serta pemerintah daerah.

Disiapkan untuk Penumpang dan Angkutan Barang

Trans Sumatra Railway dirancang tidak hanya melayani perjalanan penumpang. Pemerintah juga ingin memperkuat angkutan barang untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalan raya dan menekan biaya distribusi komoditas.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai kereta api perlu mengambil peran lebih besar dalam sistem logistik nasional.

“Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, melainkan juga untuk angkutan barang. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan dan produktivitas daerah meningkat,” jelasnya.

Sumatra memiliki berbagai pusat produksi perkebunan, pertambangan, pertanian, dan industri yang membutuhkan angkutan berkapasitas besar. Pengembangan kereta barang dapat membantu menghubungkan sentra produksi dengan pelabuhan, kawasan industri, dan pasar antardaerah.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo juga menilai jalur yang tersambung akan memperkuat layanan angkutan massal di luar Jawa.

"Kalau ada jaringan kereta api dari Aceh yang terhubung hingga Lampung, tentu ini luar biasa karena bisa memperkuat konektivitas antardaerah. Sebab saat ini jalur kereta api di Lampung baru sampai ke Sumatera Selatan," ujarnya.

Kebutuhan Perjalanan Berbasis Rel Terus Tumbuh

Potensi pengembangan kereta api di Sumatra terlihat dari peningkatan jumlah pengguna layanan yang sudah beroperasi. KAI melayani 3.818.770 penumpang kereta jarak jauh dan lokal di Sumatra sepanjang semester I 2026.

Jumlah tersebut naik 11,35% dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 3.429.603 penumpang. Pertumbuhan terjadi di empat wilayah operasi KAI, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, dan Tanjungkarang.

“Setiap wilayah memiliki karakter perjalanan yang berbeda dan seluruhnya perlu dilayani dengan mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, serta kenyamanan,” ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba.

Peningkatan pengguna menunjukkan layanan kereta telah menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat untuk bekerja, menempuh pendidikan, menjalankan usaha, mengunjungi keluarga, dan berwisata.

Trans Sumatra Railway diharapkan memperluas manfaat tersebut dengan menyatukan jaringan yang selama ini terpisah. Namun, realisasinya tetap bergantung pada hasil studi kelayakan, penetapan trase, pengadaan lahan, kesiapan simpul antarmoda, dan kepastian sumber pembiayaan.