Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merinci tiga akar masalah di balik pemadaman listrik bergilir yang menghantam sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Semuanya terungkap seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Bahlil memaparkan, tiga sumber gangguan tersebut sudah dibahas bersama PLN secara menyeluruh dan pemerintah mengklaim sebagian besar persoalan telah ditangani.
"Kami tadi membahas stabilitas pelayanan PLN kepada masyarakat terkait listrik. Bersama Dirut PLN sudah kita bedah, ada tiga masalah. Satunya menyangkut PLTU yang di awal," ungkap Bahlil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).
Persoalan pertama menyangkut gangguan teknis pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Bahlil menyampaikan, berdasarkan laporan Dirut PLN, kendala tersebut diklaim sudah tidak terjadi lagi per hari yang sama.
"PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini sudah tidak ada gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," tambahnya.
Penyebab kedua menyangkut pasokan batu bara, khususnya jenis berkalori medium yang dibutuhkan untuk proses blending. Bahlil menuturkan, total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun, sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan pemasok sudah berkisar 180 hingga 190 juta ton.
Namun, PLN baru mengontrak 134 juta ton batu bara untuk tahun berjalan. Masalahnya bukan pada jumlah, melainkan pada spesifikasi kalori yang tidak sesuai kebutuhan operasional pembangkit.
"Secara kontrak antara PLN dengan pengusaha sudah 134 juta untuk satu tahun, sekarang baru bulan enam. Itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan adalah kalori yang medium untuk blending. Sudah kita pastikan tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," papar Bahlil.
Persoalan ketiga berkaitan dengan proses perawatan pembangkit listrik yang dinilai belum berjalan optimal. Bahlil menegaskan, pemerintah meminta PLN segera menuntaskan perbaikan secara cepat dan terstruktur demi memastikan pemadaman bergilir tidak terulang.
Permintaan pemerintah itu disebut Bahlil sebagai poin paling krusial dari seluruh pembahasan dalam rapat terbatas tersebut.
"Yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar