ESDM Pangkas Birokrasi Tender untuk Percepat Pembangunan PLTS 100 GW

Periskop.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas birokrasi tender untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat realisasi program PLTS 100 GW.

Bahlil menjelaskan, pihaknya sedang menyesuaikan aturan bagi perusahaan yang dinilai memiliki daya saing serta kemampuan teknologi yang memadai.

Menurutnya, proses tender untuk perusahaan dengan kriteria tersebut tidak perlu berlangsung terlalu lama.

"Sekarang saya lagi melakukan penyesuaian aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik, kami pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama," ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di Tangerang, Banten, Selasa (22/9).

Ia menilai, perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dapat langsung ditunjuk untuk menjalankan proyek. Bahlil menyebut skema tersebut dapat memangkas waktu yang sebelumnya terserap dalam proses tender panjang.

"Kami pangkas birokrasinya. Kalau memang ekonomis, kami tunjuk dia saja. Enggak usah terlalu lama-lama, yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win. Win-win itu yang paling penting," kata Bahlil.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno kemudian menjelaskan ruang lingkup pemangkasan birokrasi tersebut.

Menurut Tri, pemerintah akan memangkas sejumlah tahapan yang selama ini dinilai memerlukan waktu panjang.

Tri menyebut proses tender yang berlangsung lama menjadi salah satu bagian yang akan dipangkas. Ia juga mengatakan waktu kajian akan diperpendek agar proses persiapan proyek tidak berlarut.

"Misalnya, tendernya yang makan waktu yang lama, kajiannya terlalu lama, kemudian kalau misalnya terjadi gagal lelang, terus kemudian ada break dulu baru dilelang lagi, dan lain sebagainya, itu yang dipangkas," kata Tri.

Menurut Tri, jeda setelah proses lelang gagal juga menjadi bagian yang akan dipangkas pemerintah. Dengan demikian, proses menuju pelaksanaan proyek dapat berlangsung lebih singkat sesuai kebijakan yang sedang disiapkan.

Program tersebut berkaitan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk merampungkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW dalam tiga tahun. Target itu disebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia.

Presiden juga menyoroti kapasitas pembangkit listrik Indonesia saat ini. Menurut pemerintah, total kapasitas pembangkit yang bersumber dari batu bara, minyak, gas, dan panas bumi mencapai 88 GW.

Pembangunan PLTS 100 GW tersebut ditujukan untuk mendukung kemandirian sekaligus ketahanan energi nasional. Pemerintah juga mengaitkan program itu dengan upaya menekan pengeluaran negara di sektor kelistrikan.

Berdasarkan pernyataan pemerintah, pembangunan PLTS dengan kapasitas 100 GW berpotensi mendukung efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun. Kebijakan percepatan tender menjadi salah satu langkah yang disiapkan.