Pemerintah Bidik Tambahan Listrik 100 GW, Butuh Investasi hingga US$73 Miliar

Periskop.id - Pemerintah kembali menegaskan rencana memperbesar kapasitas kelistrikan nasional hingga 100 gigawatt (GW) dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai US$70-73 miliar. Ekspansi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam perjalanan Indonesia menuju net zero emission (NZE) pada 2050-2060.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tetap melanjutkan agenda transisi energi meski kebijakan iklim global terus mengalami perubahan.

"Indonesia tak akan bergeming dan tetap konsisten untuk memenuhi target net zero emission kita di 2050 sampai 2060. Caranya bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret. Di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) kita dorong 70 persen energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt," tegasnya saat membuka Electricity Connect 2026 di Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).

Kementerian ESDM menyebut kebutuhan investasi untuk program tersebut berada di kisaran US$70-73 miliar. Pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta dengan tetap memperhatikan penggunaan komponen dalam negeri.

Target 100 GW Berbeda dengan RUPTL yang Berlaku Saat Ini

Angka 100 GW perlu dibedakan dari target yang tercantum dalam RUPTL PLN 2025-2034 yang saat ini berlaku. Dokumen RUPTL tersebut menetapkan tambahan kapasitas pembangkit dan storage sebesar 69,5 GW hingga 2034. 

Dari jumlah itu, 42,6 GW berasal dari EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit berbasis fosil. Dengan demikian, sekitar 76% dari tambahan kapasitas berasal dari EBT dan storage, bukan 70% EBT murni.

Rinciannya mencakup tenaga surya 17,1 GW, hidro 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta energi baru seperti nuklir 0,5 GW. Sisanya berasal dari battery energy storage system dan pumped storage.

Sementara program 100 GW yang berkembang sepanjang 2026 secara spesifik diarahkan pada pengembangan PLTS dan pemerintah telah menyatakan kapasitas tersebut akan dimasukkan melalui revisi RUPTL 2025-2034. Bahlil pada Agustus mengatakan revisi tersebut tengah dipersiapkan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya bahkan menargetkan program PLTS tersebut rampung dalam tiga tahun. "Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main dan target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun," kata Prabowo saat meluncurkan program PLTS 100 GW di Jembrana, Bali, 25 Agustus 2026.

Pemerintah sebelumnya menyatakan tahap awal pembangunan akan mencakup sekitar 30 GW, sementara proses tender direncanakan dimulai pada 2026.

Transmisi Hampir 48 Ribu Kilometer Jadi Kunci

Penambahan pembangkit dalam jumlah besar juga membutuhkan jaringan transmisi baru. Direktur Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Darmawan Prasodjo mengatakan, perusahaan siap menjalankan arah kebijakan pemerintah.

"Jawabannya hanya satu, siap Bapak laksanakan. Epicentrum the new development of energy ada di Indonesia," ujar Darmawan.

Dalam RUPTL 2025-2034, PLN merencanakan pembangunan 47.758 kilometer sirkuit jaringan transmisi atau hampir 48.000 kilometer sirkuit. Infrastruktur tersebut dirancang sebagai green super grid untuk membawa listrik dari sumber EBT yang banyak berada jauh dari pusat permintaan menuju kawasan industri, kota besar dan wilayah padat penduduk.

Pembangunan jaringan menjadi krusial karena lokasi potensi energi terbarukan Indonesia tidak selalu berdekatan dengan pusat konsumsi listrik. Pemerintah juga menargetkan pembangunan gardu induk dengan kapasitas sekitar 108.000 MVA sepanjang periode RUPTL.

RUPTL Buka Peluang Investasi Hampir Rp3.000 Triliun

Di luar tambahan program PLTS 100 GW, RUPTL 2025-2034 sendiri telah menawarkan peluang investasi yang sangat besar. Kementerian ESDM menghitung total kebutuhan investasi mencapai Rp2.967,4 triliun, terdiri atas Rp2.133,7 triliun untuk pembangkit, Rp565,3 triliun untuk penyaluran listrik, serta Rp268,4 triliun untuk kebutuhan lain seperti pemeliharaan dan smart grid.

Dari investasi pembangkit tersebut, sekitar 73% atau Rp1.566,1 triliun direncanakan berasal dari pihak swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP). Sebagian besar investasi IPP, yakni sekitar Rp1.341,8 triliun, diarahkan untuk proyek EBT.

Sementara investasi pembangkit yang dikerjakan Grup PLN diperkirakan mencapai Rp567,6 triliun, dengan Rp340,6 triliun dialokasikan untuk EBT dan Rp227 triliun untuk pembangkit non-EBT.

RUPTL tersebut juga diproyeksikan membuka lebih dari 836 ribu peluang kerja pada sektor manufaktur, konstruksi, instalasi, operasi dan pemeliharaan pembangkit serta sistem penyimpanan energi.

Surya Jadi Tulang Punggung Ekspansi EBT

Energi surya mendapat posisi penting dalam strategi pemerintah karena dapat dibangun dalam skala besar maupun tersebar. RUPTL yang berlaku saat ini mencantumkan tambahan PLTS sebesar 17,1 GW hingga 2034, menjadikannya jenis EBT dengan tambahan kapasitas terbesar. Namun, program PLTS 100 GW yang diumumkan sepanjang 2026 secara signifikan melampaui target awal tersebut sehingga membutuhkan revisi dokumen perencanaan, kesiapan jaringan dan model investasi baru.

Pemerintah juga menempatkan program tersebut sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil dan memperkuat kemandirian energi. Saat meluncurkan PLTS 100 GW, Prabowo menyebut kapasitas pembangkit nasional berbasis batu bara, minyak, gas dan panas bumi saat ini sekitar 88 GW.

Namun, pembangunan pembangkit dalam skala tersebut tidak hanya membutuhkan panel surya. Sistem penyimpanan energi, transmisi, smart grid, kesiapan lahan, industri komponen dalam negeri, serta kepastian pembelian listrik menjadi bagian dari kebutuhan infrastrukturnya.

Pemerintah Cari Kolaborasi Investor

Electricity Connect 2026 digunakan pemerintah dan PLN untuk mempertemukan pelaku usaha, investor, akademisi dan industri kelistrikan dalam mencari skema pembiayaan proyek-proyek tersebut. Kementerian ESDM menyebut acara diikuti ribuan delegasi, ratusan pembicara serta peserta pameran dari Indonesia dan luar negeri.

Dengan skala investasi yang besar, swasta akan memegang peran penting. Komposisi RUPTL yang memberikan porsi sekitar 73% investasi pembangkit kepada IPP menunjukkan bahwa ekspansi ketenagalistrikan Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada neraca PLN maupun APBN.

Target 100 GW dengan demikian menjadi lapisan baru di atas agenda RUPTL 2025-2034. RUPTL yang berlaku masih menetapkan tambahan 69,5 GW dengan 76% berupa EBT dan storage, sementara pemerintah kini menyiapkan program PLTS 100 GW yang akan diakomodasi melalui revisi perencanaan kelistrikan.

Jika terealisasi, ekspansi pembangkit surya, penguatan jaringan transmisi hampir 48.000 kilometer sirkuit dan investasi puluhan miliar dolar AS akan menjadi salah satu proyek transformasi sistem ketenagalistrikan terbesar Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.