Pemerintah Perlu Kaji APBN Sebelum Gratiskan Pendidikan Sekolah Negeri

Periskop.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu mengkaji kemampuan APBN sebelum merealisasikan pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan anggaran negara mampu mendukung kebijakan sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

Puan menjelaskan, pendidikan gratis saat ini sudah diterapkan pada jenjang SD hingga SMP. Menurutnya, pemerintah tetap perlu menghitung kebutuhan anggaran agar penggunaan APBN memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (22/9).

Selain kemampuan anggaran, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan situasi global dalam membahas rencana tersebut. Ia mengatakan kondisi APBN saat ini juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan pendidikan gratis diperluas.

Menurut Puan, pembahasan mengenai pendidikan gratis perlu dilakukan dengan melihat kemampuan keuangan negara. Ia menilai kajian tersebut penting untuk menentukan langkah yang dapat ditempuh pemerintah.

Puan juga menegaskan DPR akan melihat kondisi APBN secara menyeluruh. Menurutnya, kapasitas anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan program pendidikan.

Di sisi lain, rencana pendidikan gratis tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menegaskan biaya pendidikan negeri mulai dari SD hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.

Prabowo menyampaikan rencana itu saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9) malam. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Menurutnya, salah satu sumber dana bisa berasal dari pengembalian uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri.

Presiden menyampaikan gagasan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya.