Periskop.id - Cinema Poetica mengungkap simpang siurnya proses perizinan produksi film di Indonesia. Satu produksi film harus melalui banyak jenis izin yang tersebar dan tidak terpadu dalam satu sistem.
Direktur Cinema Poetica Adrian Jonathan Pasaribu memaparkan, persoalan ini menjadi salah satu dari 10 isu krusial yang menghambat ekosistem perfilman nasional. Menurutnya, banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi kerap menyita waktu dan sumber daya tim produksi.
"Izin-izin tadi kebanyakan itu tersebar dan tidak selalu terpadu sebenarnya," kata Adrian Jonathan Pasaribu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Indonesia di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Adrian merinci, setidaknya ada delapan jenis izin yang harus dipenuhi sebuah produksi film. Mulai dari izin substansi, izin sewa lokasi, izin keramaian, izin kerja bagi warga negara asing jika menggunakan staf dari luar negeri, izin kamera khusus, biaya cukai, fiskal, hingga asuransi pekerja dan alat produksi.
Ia menambahkan, persoalan ini muncul dari hasil wawancara timnya dengan para pekerja kru film di lapangan. Proses pengurusan izin yang berlapis-lapis dinilai membebani produksi, terutama dari sisi waktu dan tenaga.
Temuan ini merupakan bagian dari riset Cinema Poetica bersama Bappenas pada 2024 yang mengevaluasi lanskap legal formal ekosistem perfilman Indonesia. Riset tersebut menyoroti 10 isu utama yang dinilai menghambat pertumbuhan industri film nasional, mulai dari perizinan hingga ketiadaan sistem pendataan industri.
Cinema Poetica sendiri merupakan kolektif kritikus, jurnalis, dan peneliti film yang aktif berkegiatan sejak 2010. Kolektif ini sebelumnya juga merintis riset bersama Kemendikbud pada 2022 untuk memetakan budaya film Indonesia dari sisi komunitas kualitas film.
Adrian menegaskan, persoalan perizinan ini hanya satu dari sejumlah isu sistemik yang perlu dibenahi bersama. Ia menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi antar-lini dalam rantai kerja perfilman untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Singkat kata, butuh perubahan sistemik dan untuk itu semua lini di rantai kerja perfilman perlu jalan seirama," ujarnya.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar