Periskop.id - Cinema Poetica mengungkap lemahnya akuntabilitas dalam penyaluran hibah negara untuk kegiatan dan pelaku perfilman. Sistem hibah yang ada saat ini dinilai justru mendorong pembuat film hanya berfokus menyelesaikan proyek, tanpa evaluasi kualitas karya.
Direktur Cinema Poetica Adrian Jonathan Pasaribu memaparkan, persoalan ini menjadi salah satu dari 10 isu krusial yang menghambat ekosistem perfilman nasional. Menurutnya, niat pemberian hibah sebenarnya baik, namun praktiknya di lapangan justru menimbulkan masalah baru.
"Niatnya bisa dipahami, ini baik. Tapi sistem ini di lapangan setelah dikaji praktiknya cukup banyak mendorong pembuat film atau penyelenggara acara untuk tidak bertanggung jawab atas capaian karyanya," kata Adrian Jonathan Pasaribu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Indonesia di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Adrian menjelaskan, objektif penerima hibah seringkali hanya berhenti pada penyelesaian proyek semata. Karya yang sudah jadi tidak melalui proses evaluasi lebih lanjut untuk mengukur kualitasnya secara substantif.
"Karena objektifnya seringkali hanya selesai. Hanya yang penting karyanya selesai atau kegiatannya jadi. Dan tidak ada evaluasi kualitas," ujarnya.
Temuan ini merupakan bagian dari riset Cinema Poetica bersama Bappenas pada 2024 yang mengevaluasi lanskap legal formal ekosistem perfilman Indonesia. Riset tersebut menyoroti 10 isu utama yang dinilai menghambat pertumbuhan industri film nasional, mulai dari simpang siur perizinan hingga ketiadaan sistem pendataan industri.
Adrian menegaskan, persoalan akuntabilitas hibah ini perlu dikaji lebih lanjut oleh para pemangku kebijakan. Ia menyebut, lembaganya belum memiliki solusi konkret atas persoalan ini, namun menilai isu tersebut layak masuk dalam pembahasan kebijakan ke depan.
"Itu yang buat kami juga, ini perlu dikaji lagi sebenarnya," ucapnya.
Dalam sesi pendalaman, anggota Komisi VII DPR turut menyoroti minimnya dukungan distribusi dan promosi yang berimbang dengan stimulus produksi. Direktur Utama Rangkai Kreativitas Indonesia Rangga menambahkan, pola dukungan pemerintah saat ini dinilai belum berdampak langsung kepada ekonomi pembuat film.
"Jadi bukan hanya mendukung orang kaya mendapatkan hibah. Mestinya pemerintah beli tiketnya aja, filmmaker langsung dapat kok," ujar Rangga.
Adrian menutup pemaparannya dengan menegaskan, seluruh isu yang ditemukan timnya membutuhkan perubahan sistemik yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rantai kerja perfilman.
"Singkat kata, butuh perubahan sistemik dan untuk itu semua lini di rantai kerja perfilman perlu jalan seirama," pungkas Adrian.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar