Periskop.id - Kementerian Haji dan Umrah menyatakan menambah petugas haji dari unsur TNI/Polri hingga 100 orang. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat layanan bagi jamaah, khususnya jamaah lanjut usia, pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
“Tahun kemarin petugas dari TNI dan Polri ada 70 orang sekian. Hari ini kita tambah menjadi 170 sekian, jadi 100% lebih dalam rangka untuk memastikan pelayanan kepada jamaah haji, pelayanan terbaik,” ujar Menhaj RI Mochammad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (14/1).
Irfan Yusuf mengatakan, penambahan petugas merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan kepada jamaah calon haji semakin optimal. Selain meningkatkan jumlah personel dari unsur keamanan, Kemenhaj juga memberi perhatian khusus pada aspek kesehatan jamaah.
“Tenaga kesehatan ditambah, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan kesehatan awal yang harus dilakukan lebih serius,” kata Irfan.
Sementara untuk jumlah penambahan tenaga kesehatan, Irfan belum memegang angka pasti. Namun, ia menegaskan penguatan layanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama, seiring dengan tingginya jumlah jamaah lansia.
“Nakes-nya, saya angkanya belum tahu persis,” serunya.
Di sisi lain, Irfan menilai pelaksanaan diklat calon petugas haji yang telah berlangsung selama beberapa hari di Asrama Haji Pondok Gede berjalan dengan lancar. Diklat tersebut tidak hanya menyiapkan aspek pengetahuan, tetapi juga fisik dan mental para petugas.
“Salah satu tujuan dari petugas adalah fisik disiapkan, disiplin disiapkan, kemudian pengenalan medan disiapkan, kemudian pengetahuan tentang haji disiapkan, bahasa Arab disiapkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, para calon petugas haji 2026 dilarang untuk "melayani atasan" ketika bertugas di Tanah Suci nanti, melainkan fokus mutlak melayani jamaah.
"Petugas haji bukan melayani pimpinan instansinya. Anda tidak melayani pejabat kementerian, anda tidak melayani pejabat negara. Yang anda layani adalah jamaah haji," tegasnya.
Pria yang akrab dipanggil Gus Irfan itu menekankan, di lapangan nanti tidak ada lagi sekat instansi. Baik itu petugas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), TNI, Polri, maupun ormas Islam, dan lainnya, semuanya melebur dalam satu identitas yaitu petugas haji Indonesia.
Fragmentasi Antar Petugas
Pernyataan tersebut, sejatinya merespons kritik pada masa lalu yang menyebut, sering terjadi fragmentasi antar-petugas di lapangan. Kerap kali petugas kesehatan hanya fokus pada medis, dan petugas ibadah hanya fokus pada manasik, sehingga jamaah yang membutuhkan bantuan umum sering terabaikan.
Selain itu budaya feodal dimana petugas sibuk melayani tamu VIP atau pejabat yang sedang berhaji, seringkali mengorbankan pelayanan kepada jamaah reguler.
Nah, di tahun 2026 dengan struktur organisasi baru yang lebih ramping dan terintegrasi, kata dia, pemerintah ingin menciptakan standar pelayanan yang setara bagi seluruh jamaah tanpa memandang jabatan atau latar belakang sosial.
Irfan sendiri menceritakan pengalaman pribadinya saat menunaikan haji reguler pada tahun 2008, kepada para calon petugas haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu.
Ia mengenang momen krisis air di dekat Jamarat yang memaksanya turun tangan membersihkan toilet umum. "Waktu itu air mati berhari-hari. Toilet kotor luar biasa. Saat air menyala tengah malam, saya gelontor satu per satu kloset di satu lantai itu," tuturnya.
Asal tahu saja, kala itu sudah menjadi Pengasuh Pesantren Al-Farros. Ia juga tercatat Sekretaris Umum Pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, dari tahun 1989 hingga 2006. Selain itu, sejak tahun 1990, Irfan yang juga merupakan cucu pendiri NU Hasyim Asy’ari, juga menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy'ari. Kisah tersebut disampaikan bukan untuk pamer, melainkan sebagai tamparan keras bagi ego para petugas.
Menhaj pun meminta kepada lebih dari 1.600 calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1447 Hijriah/2026, untuk membuang jauh-jauh rasa jijik atau gengsi saat melayani jamaah. Menhaj menekankan, kepekaan sosial adalah kunci kenyamanan jamaah haji Indonesia.
Selain itu Menhaj juga menginstruksikan agar kebiasaan tanggap sampah dimulai sejak dari asrama diklat saat ini. "Ada sampah, siapapun yang membuang, ambil! Ada kloset kotor, bersihkan! Jangan tanya siapa yang mengotori. Kebiasaan kecil ini akan berdampak besar saat di Saudi nanti," jelasnya.
Isu sanitasi di Mina memang menjadi momok tahunan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pada musim haji tahun 2024 dan 2025 keluhan mengenai tumpukan sampah dan toilet yang tidak berfungsi sempat viral di media sosial.
Dengan menekankan aspek kebersihan sejak masa pelatihan, penyelenggara haji tahun 2026, tampaknya ingin melakukan pendekatan preventif kultural. Para petugas, termasuk tim Media Center Haji (MCH) dan tim kesehatan, kini dibebankan tanggung jawab moral tambahan, untuk menjadi agen kebersihan di luar tugas pokok mereka demi kenyamanan jamaah haji.
Tinggalkan Komentar
Komentar