periskop.id - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan pemerintah telah menempatkan sejumlah personel gabungan untuk menjaga Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, sekaligus menepis isu kekosongan pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi di lokasi tersebut.
"Jadi kita udah turun ke sana," tegas Suntana dalam Konferensi Pers Rapat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah di Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (26/11).
Klarifikasi ini disampaikan Suntana merespons polemik yang mencuat belakangan ini. Isu miring beredar mengenai minimnya kehadiran negara di bandara khusus tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat menyampaikan kekhawatiran serius. Ia menyoroti potensi munculnya fenomena “negara dalam negara” akibat operasional bandara khusus milik PT IMIP yang dianggap minim pengawasan.
Merespons hal tersebut, Suntana memastikan instansi terkait sudah hadir secara fisik di lokasi. Unsur pengamanan melibatkan kepolisian, petugas Bea Cukai, hingga Otoritas Bandar Udara (OBU) dari Kementerian Perhubungan.
Mantan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri ini menekankan status bandara IMIP bukan ilegal. Operasional bandara tersebut berjalan sesuai regulasi dan pengawasan tetap berlaku sebagaimana mestinya.
"Sudah itu. Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada. Dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personil dari lintas terkait," terangnya.
Pihak Kemenhub juga telah mengambil langkah taktis dengan menempatkan petugas tambahan. Langkah ini diambil guna memperkuat pengawasan lintas sektor di kawasan industri strategis tersebut.
Suntana memastikan sistem kontrol berjalan ketat. Pemerintah tidak membiarkan aktivitas penerbangan di sana luput dari pantauan otoritas berwenang.
"Sistem pengawasan tetap dilaksanakan, kan pengawasan itu dengan cara macam-macam. Nah kemarin itu ditempatkan lagi beberapa petugas di sana," tambahnya.
Penempatan personel gabungan ini diharapkan mampu menjawab keraguan publik. Pemerintah menjamin kedaulatan dan penegakan hukum tetap tegak di seluruh wilayah vital, termasuk kawasan industri Morowali.
Tinggalkan Komentar
Komentar