periskop.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan kementeriannya menerjunkan personel Bea Cukai ke Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, apabila ada instruksi dari otoritas berwenang. Pernyataan ini merespons dugaan kekosongan pengawasan di bandara khusus tersebut.

"Kalau mau dikasih, ya kita siap ya, orang bea cukai banyak kok. Orang imigrasi juga katanya ditelpon mau. Jadi, pada dasarnya seperti itu, begitu ditugaskan, kita kirim orang ke sana," terang Purbaya kepada media di Jakarta, Rabu (26/11).

Purbaya menjelaskan status Bandara IMIP memang memperoleh izin khusus sejak awal masa pembangunan. Namun, ia menyarankan konfirmasi lebih lanjut terkait detail perizinan tersebut kepada pihak terkait.

"Kelihatannya seperti apa sih ke depannya, harusnya ada atau enggak. Kelihatannya itu dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda musti tanya ke siapa ya? bukan ke kita," ucapnya.

Bendahara negara itu menegaskan posisi instansinya. Jika otoritas terkait meminta penambahan pengawasan, Kemenkeu tidak akan ragu mengirimkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Polemik pengawasan ini mencuat tajam setelah Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyoroti potensi munculnya fenomena "negara dalam negara".

Tamsil sepakat dengan kekhawatiran Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai keberadaan bandara khusus PT IMIP yang dianggap minim kontrol negara.

Senator tersebut mengaku sempat melakukan penelusuran langsung terkait operasional bandara saat berkunjung ke Palu. Ia bahkan mengundang manajemen IMIP untuk berdialog, meski hanya dihadiri salah satu komisaris perusahaan.

Dalam pertemuan itu, Tamsil mempertanyakan ketiadaan petugas imigrasi dan Bea Cukai di lokasi vital tersebut. Selain pengawasan barang dan orang, ia menyoroti dominasi tenaga kerja asing.

Data yang diperoleh Tamsil menunjukkan ketimpangan jumlah pekerja. Ia menyebut mayoritas pekerja di sana didatangkan langsung dari Tiongkok.

"Beberapa hal kita tanyakan termasuk tidak ada imigrasi, tidak ada biaya cukai di situ, termasuk penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 karyawan, ada 1.994 yang didatangkan dari Tiongkok," kata Tamsil.