periskop.id - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengungkapkan kritik keras terkait efektivitas program pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap gagal memberikan efek jera bagi pejabat daerah.
Hasbiallah menyoroti fenomena janggal ketika daerah yang mengklaim bebas korupsi justru berakhir dengan penangkapan pejabatnya tak lama setelah mendapatkan pendampingan dari KPK.
"Dan yang saya agak aneh Pak. Kenapa misalnya salah satu daerah, tidak saya perlu sebutkan nama daerahnya, di waktu misalnya mengatakan, ‘oh saya nol korupsi’, ‘kita anti korupsi’. Setelah KPK turun mengadakan pencegahan di situ, mengadakan pendampingan, setelah itu tertangkap," kata Hasbiallah, dalam rapat kerja bersama pimpinan KPK, di Gedung DPR, Rabu (28/1).
Atas peristiwa tersebut, Hasbiallah mempertanyakan metode pencegahan yang dijalankan saat ini agar benar-benar berdampak nyata pada perilaku pejabat publik. Bahkan, ia membandingkan upaya meminimalisir korupsi di Indonesia dengan ketegasan yang ada di negara lain seperti Cina.
"Supaya mereka itu pencegahan ini benar-benar jera di masyarakat. Benar-benar jera ini di publik. Itu yang bagaimana caranya ini, supaya kita tidak mungkin Pak, untuk 100% seperti Cina saja tidak sampai 100%, tapi meminimalisir terjadi di kepala-kepala daerah," tutur dia.
Sebagai solusi untuk memunculkan rasa takut dan memberikan efek jera bagi calon koruptor di daerah, Hasbiallah mengusulkan agar KPK melakukan pendampingan langsung yang lebih intensif di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
Hasbiallah meyakini pola pendampingan seperti yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya akan jauh lebih efektif.
"Kalau menurut saya kalau KPK ini bisa melakukan pendampingan, saya yakin Pak, takut itu Pak. Mereka akan ada efek jera dan mereka akan takut untuk melakukan korupsi di daerah-daerah itu," ungkap dia.
Tinggalkan Komentar
Komentar