periskop.id – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto merespons santai tudingan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait adanya intervensi pihak luar. Tiyo membantah keras keberadaan elite politik di balik kritik tajam mahasiswa terhadap program pemerintah dan menegaskan gerakan ini murni keresahan masyarakat.
“Kritik kami memang ditunggangi, bukan oleh oligarki, tapi oleh Rakyat Indonesia,” kata Tiyo kepada Periskop, Sabtu (21/2).
Gerakan protes pihak kampus sama sekali tidak memiliki ruang untuk melayani kepentingan aktor politik praktis. Aspirasi murni rakyat kelas bawah selalu menjadi motor penggerak utama perjuangan mahasiswa.
Surat terbuka kepada lembaga internasional UNICEF membawa suara tulus publik tanpa tendensi kekuasaan. Kelompok akademisi ini menolak keras segala bentuk tuduhan afiliasi kampanye terselubung.
Tiyo turut meluruskan isu persiapan politik menuju kontestasi Pemilu 2029. Ia justru membalikkan narasi tudingan dari pihak pemerintah tersebut secara argumentatif.
Ketua BEM UGM ini menilai program makan bergizi gratis (MBG) milik pemerintah sangat kental dengan muatan politis. Kebijakan populis tersebut disinyalir berpotensi menjadi instrumen kampanye jangka panjang penguasa.
Mahasiswa fokus menyoroti kebijakan instan tanpa memikirkan perbaikan sistemik pendidikan ke depannya. “Justru MBG itu yang untuk 2029, karenanya kami kritik. Mahasiswa tidak punya urusan dengan politik praktis,” ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri HAM menyoroti keras potensi keterlibatan pihak eksternal di balik gerakan BEM UGM. Pigai mengisyaratkan tingkat kewaspadaan tinggi atas manuver kritis kelompok kampus.
Dugaan penunggang politik ini dilontarkan Pigai saat ditemui di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2). “Bisa saja. Tapi kan namanya juga 'bukankah', bisa saja. Jangan sampai,” kata Pigai.
Pejabat kementerian ini mempertanyakan motivasi mahasiswa menyeret program kemanusiaan ke pusaran narasi Pemilu 2029. Ia meyakini ada pihak tertentu sebagai penggerak di balik pemikiran pemuda kampus tersebut.
Pemikiran kritis mahasiswa dianggap mustahil berdiri sendiri tanpa sokongan aktor politik. "Kenapa pernyataan di media sosial yang diungkapkan oleh anak mahasiswa itu kaitkan dengan Pemilu? Bukankah dia di belakangnya pasti ada orang politik?" ujar Pigai.
Polemik bermula dari pengiriman surat terbuka BEM UGM kepada pihak perwakilan UNICEF. Mahasiswa menyoroti tragedi bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur akibat impitan kemiskinan ekstrem.
Insiden memilukan tersebut dianggap sebagai wujud nyata kegagalan sistemik negara. Pemerintah dinilai gagal mengejawantahkan amanat konstitusi terkait pemenuhan akses pendidikan merata bagi anak kaum rentan.
Mahasiswa secara tajam mengecam kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebagai produk egoisme politik semata. Langkah instan pemerintah diyakini bakal merusak agenda perbaikan masa depan generasi bangsa.
Tinggalkan Komentar
Komentar