periskop.id - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, melontarkan kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah. Bahkan, ia memplesetkan singkatan MBG menjadi "Maling Berkedok Gizi" sebagai bentuk protes atas prioritas anggaran yang dinilai mengabaikan hak dasar masyarakat.
“kami sebut MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi,” kata Tiyo kepada Periskop.id, Sabtu (21/2).
Tiyo menilai terdapat ironi besar ketika pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk makan gratis, sedangkan sektor pendidikan dan kesehatan justru terabaikan. Padahal, dasar kehidupan manusia adalah pendidikan dan kesehatan yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Sehingga rasanya luar biasa ironi ketika pemerintah mampu menggelontorkan ratusan triliun untuk MBG, tetapi justru pada persoalan-persoalan yang sangat mendasar seperti pendidikan dan kesehatan ditelantarkan,” jelas Tiyo.
Tiyo menjelaskan, kritik terhadap MBG didasari oleh tiga permasalahan utama, yaitu sumber anggaran, tata kelola, dan sasaran penerima manfaat.
Sumber Anggaran
Pada poin pertama, Tiyo menyoroti sumber dana program tersebut yang dianggap merampas jatah anggaran pendidikan. Padahal, saat ini masih terdapat lebih dari 2 juta guru yang belum sejahtera serta puluhan ribu sekolah yang membutuhkan renovasi.
“Kita masih punya lebih dari 2 juta guru yang belum sejahtera. Kita masih punya puluhan ribu sekolah yang harus direnovasi. Kita masih punya kualitas pendidikan tinggi yang belum maksimal. Ada banyak sekali persoalan pendidikan, tapi justru di saat bersamaan anggaran pendidikan kita dirampas oleh MBG,” ungkapnya.
Tata Kelola MBG
Dasar kedua yang dikritisi adalah mengenai tata kelola program yang menyerupai perilaku "pemburu rente". Tiyo mencurigai misi utama program ini bukan untuk pemenuhan gizi anak, melainkan sebagai ajang pembagian proyek bagi lingkaran kekuasaan.
“MBG itu seperti pemburu rente. Misi utamanya bukan memberi gizi pada anak Indonesia, melainkan membagi kesempatan korupsi bagi kroni-kroni presiden hari ini, entah melalui partai politik, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya,” ujar Tiyo.
Sasaran Tidak Efektif
Terakhir, Tiyo menilai konsep penerima manfaat MBG menyamaratakan sesuatu tanpa melihat perbedaan latar belakang (gebyah uyah). Konsep ini sangat ambisius, tetapi tidak efektif.
Merujuk pada data BPS, angka kemiskinan berada di kisaran 8,25%. Seharusnya bantuan hanya menyasar warga miskin, bukan disalurkan juga kepada keluarga kaya.
“Karena yang diberikan MBG itu semuanya, maka kami menganggap bahwa ini bukan untuk anak-anak, melainkan untuk mereka yang memegang proyeknya. Maka kami sebut MBG bukan Makan Bergizi Gratis, tapi ‘Maling Berkedok Gizi’,” pungkasnya.
Sebelumnya, BEM UGM menyampaikan kritik keras melalui surat terbuka kepada UNICEF terkait tragedi bunuh diri seorang anak di NTT akibat kemiskinan ekstrem.
Salah satu yang disoroti dalam surat itu adalah pengalihan anggaran pendidikan demi mendanai program MBG yang dianggap berisiko dan berbiaya tinggi. Melalui surat itu, Tiyo menilai kebijakan MBG sebagai langkah eksploitasi kemiskinan demi kepentingan elektoral pada Pemilu 2029, alih-alih memprioritaskan kesetaraan dan keadilan sistemik dalam pendidikan.
Tinggalkan Komentar
Komentar