Pigai Curiga “Aktor Politik” Setir Kritik Mahasiswa Terkait Pemilu 2029

periskop.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mencurigai adanya campur tangan aktor politik di balik kritik tajam yang disampaikan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terhadap program pemerintahan Prabowo Subianto. Pigai mempertanyakan alasan mahasiswa tersebut menyeret program kemanusiaan ke dalam narasi politik Pemilu 2029.

Pigai menilai, mengaitkan bantuan makanan bagi rakyat miskin dengan kepentingan elektoral lima tahun mendatang adalah tindakan yang tidak masuk akal dan mengabaikan nurani. Ia menduga narasi tersebut bukan murni pemikiran mahasiswa, melainkan ada pihak yang menggerakkan.

"Kenapa pernyataan di media sosial yang diungkapkan oleh mahasiswa itu dikaitkan dengan Pemilu? Bukankah di belakangnya pasti ada orang politik?" kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jumat (20/2).

Pigai menyayangkan sikap mahasiswa yang seolah membatasi kewajiban negara dalam membantu rakyat kecil hanya karena hitung-hitungan politik. Baginya, kritik yang menghubungkan pemberian makanan, cek kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dengan Pemilu 2029 adalah bentuk penghinaan terhadap kebutuhan rakyat miskin.

“Menurut saya, kok bisa dikaitkan dengan Pemilu 2029? Kok tidak tahu perasaan orang kecil yang membutuhkan makanan? Artinya negara tidak boleh memberi bantuan kepada rakyat kecil kalau hanya dihitung dengan Pemilu,” tegasnya.

Pigai melabeli pihak-pihak yang membenturkan program kesejahteraan dengan kepentingan politik 2029 sebagai pihak yang jahat dan tidak bermoral. Ia menekankan, Pemilu adalah urusan demokrasi yang menjadi hak rakyat, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pemenuhan hak asasi rakyat atas pangan dan kesehatan.

“Ketika program-program yang baik ini diarahkan ke Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu jahat. Orang yang tidak punya nurani," ungkap Pigai.

Diketahui, BEM UGM menyampaikan kritik keras melalui surat terbuka kepada UNICEF terkait tragedi bunuh diri seorang anak di NTT akibat kemiskinan ekstrem. BEM UGM menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kegagalan sistemik negara dalam melindungi warga yang paling rentan serta ketidakmampuan pemerintah dalam menerjemahkan konstitusi mengenai akses pendidikan bagi setiap anak. Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, secara tajam menyebut kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang populis merupakan hasil dari egoisme politik yang merusak masa depan generasi bangsa.