periskop.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti potensi keterlibatan pihak eksternal di balik kritik keras Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM). Ia ini mengingatkan para mahasiswa selalu menjaga etika saat menyampaikan aspirasi kepada otoritas pemerintahan.
“Bisa saja. Tapi kan namanya juga 'bukankah', bisa saja. Jangan sampai,” kata Pigai saat merespons isu penunggang politik surat terbuka mahasiswa ke UNICEF di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2).
Dinamika politik selalu membuka kemungkinan adanya intervensi pihak luar dalam sebuah gerakan mahasiswa. Kelompok muda perlu mewaspadai pengaruh berbagai kepentingan kelompok tertentu.
Pigai memberikan peringatan tegas kepada generasi muda di kampus. Mahasiswa wajib menjaga martabat saat melayangkan kritik terhadap kebijakan penguasa.
Negara memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga berekspresi. Namun tindakan mengarah pada penghinaan tidak mendapat ruang toleransi sedikit pun.
Pengendalian etika sangat krusial bagi kaum muda saat ini. Generasi pemimpin sekarang diprediksi terus memegang kendali pemerintahan dalam waktu cukup lama.
"Anak-anak muda belajar untuk kontrol etika. Karena 30 tahun bisa saja kami memimpin terus," ujar Pigai.
Menteri HAM ini menceritakan pengalaman masa lalunya sebagai seorang aktivis. Etika dan kesopanan selalu dikedepankan bahkan saat mengkritik Presiden Soeharto.
“Saya enggak pernah menghina Soeharto. Saya tidak pernah saya menjaga etika, martabat, maka saya jadi Menteri. Ini sekarang aktivis 98 sudah jadi Menteri dan Wakil Menteri semua,” jelas dia.
Rata-rata usia aktivis 98 di kabinet baru menginjak 47 tahun. Masa bakti politik mereka diperkirakan masih terus bergulir hingga usia 75 tahun kelak.
Rekam jejak mahasiswa sekarang otomatis menjadi catatan tersendiri bagi para pemimpin masa depan. Penghinaan serampangan hanya mencederai martabat bangsa di mata publik.
"Kami generasi 98 masih akan memimpin 30 tahun lagi. Berarti anak-anak generasi sekarang akan jadi catatan kami dong," tegasnya.
Sebelumnya BEM UGM mengirim surat terbuka kepada perwakilan UNICEF. Surat ini menyoroti tragedi bunuh diri seorang anak akibat kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur.
Insiden tersebut dinilai sebagai bentuk kegagalan sistemik negara. Pemerintah dianggap gagal menerjemahkan amanat konstitusi terkait pemenuhan hak akses pendidikan anak.
Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto turut melontarkan kritik amat tajam. Kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto dilabeli sebagai produk egoisme politik semata.
Egoisme politik penguasa ini diklaim merusak masa depan generasi penerus bangsa. Rentetan protes ini akhirnya memicu respons langsung dari pihak kementerian.
Tinggalkan Komentar
Komentar