H-2 Pilkades Bekasi, Polda Metro Petakan Daerah Rawan

Periskop.id - Dua hari menjelang Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi 2026, Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak membiarkan perbedaan pilihan politik memicu konflik antarwarga. Pemungutan suara akan digelar serentak pada Minggu (20/9/2026) di 154 desa yang tersebar di 17 kecamatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan Pilkades merupakan proses demokrasi di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, persaingan antarkandidat maupun pendukung diminta berhenti pada pilihan politik dan tidak merusak hubungan sosial setelah pemungutan suara.

"Pilkades adalah bagian dari proses demokrasi di tingkat desa. Mari kita jalani setiap tahapannya dengan tenang, tertib, dan tetap mengedepankan persaudaraan," kata Budi di Bekasi, Jumat (18/9/2026).

Masyarakat juga diminta menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab serta menghormati pilihan warga lain. Kepolisian mengingatkan masyarakat menghindari provokasi, intimidasi, ancaman, kekerasan, berita bohong dan fitnah yang dapat memicu gangguan keamanan menjelang maupun sesudah pencoblosan.

"Siap menang, siap menerima hasil. Jika terdapat keberatan terhadap proses maupun hasil Pilkades, sampaikan melalui mekanisme dan jalur resmi yang telah ditentukan," tegas Budi.

Polisi Petakan Wilayah Rawan Pilkades

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi telah menyiapkan pola pengamanan berdasarkan tingkat kerawanan setiap wilayah. Kepolisian sebelumnya memetakan desa dan tempat pemungutan suara ke dalam kategori aman, rawan, serta sangat rawan untuk menentukan jumlah dan pola penempatan petugas.

Dalam persiapan yang disampaikan pada Juli, Polres Metro Bekasi menyiapkan 4.222 personel gabungan, terdiri atas 700 anggota polsek, 400 personel Polres Metro Bekasi dan 3.122 personel Bantuan Kendali Operasi Polda Metro Jaya. Pengamanan dilaksanakan melalui Operasi Wibawa Mukti Jaya 2026 yang mencakup rangkaian tahapan hingga penetapan kepala desa terpilih.

Potensi gangguan yang diantisipasi antara lain penyebaran hoaks, kampanye hitam dan politik uang. Menjelang pemungutan suara, kepolisian juga menyatakan akan mengantisipasi praktik perjudian atau botoh yang kerap dikaitkan dengan kontestasi tingkat desa. Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi disiagakan untuk melakukan penindakan apabila ditemukan indikasi tindak pidana perjudian.

"Potensi yang diprediksi terjadi di antaranya penyebaran berita bohong, kampanye hitam, politik uang, hingga hoaks yang menyudutkan salah satu pihak dengan maksud mengadu domba," kata Plh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Ikhlas Putro Wasono dalam keterangan pada 25 Juli.

Deklarasi Damai Digelar Jelang Pencoblosan

Seruan menjaga ketertiban sebelumnya juga disampaikan melalui Deklarasi Damai Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Kamis (17/9). Kegiatan itu dihadiri Forkopimda, camat, ketua KPPS serta para calon kepala desa.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan, Pilkades di 154 desa tidak hanya menjadi proses memilih kepala desa, tetapi juga bagian dari demokrasi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Pemerintah daerah karena itu mendorong kandidat dan pendukung menjaga hubungan sosial selama seluruh tahapan.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Andi Oddang Riuh Hutomo juga menyampaikan pesan serupa di hadapan ratusan kandidat dalam deklarasi tersebut. Kepolisian meminta kontestasi berlangsung tanpa tindakan yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

Budi menegaskan hubungan antarwarga akan berlangsung jauh lebih lama daripada proses pemilihan.

"Mari wujudkan Pilkades yang aman, tertib, dan damai. Berbeda pilihan bukan alasan untuk kehilangan persaudaraan," tutur Budi.

Anggaran Pilkades Capai Rp59,95 Miliar

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan Rp59,95 miliar untuk penyelenggaraan Pilkades di 154 desa. Anggaran disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggara, badan ad hoc, honorarium petugas hingga kebutuhan logistik pemungutan suara.

Tahapan pencalonan sebelumnya juga menyertakan seleksi khusus bagi desa yang memiliki lebih dari lima bakal calon. Pemkab mencatat sejumlah desa harus menjalani mekanisme tersebut sebelum kandidat ditetapkan untuk mengikuti tahap kampanye dan pencoblosan.

Selain metode konvensional, Pilkades 2026 menjadi ajang penerapan awal sistem pemungutan suara digital di Kabupaten Bekasi. Pemkab menyiapkan konsep satu desa satu TPS digital, sementara TPS lain tetap menggunakan metode konvensional. Sebelum pelaksanaan, pemerintah daerah melakukan simulasi dan pemutakhiran data pemilih untuk mendukung sistem tersebut.

Pemerintah daerah juga mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas selama tahapan Pilkades. Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Iman Santoso menyebut profesionalitas aparatur diperlukan agar proses pemilihan tidak terganggu oleh pelanggaran maupun keberpihakan aparat pemerintahan.

Dengan pemungutan suara tinggal dua hari, pengamanan kini difokuskan pada menjaga ketertiban di desa dan TPS serta mencegah konflik menjelang penghitungan suara. Polda Metro Jaya meminta setiap keberatan terhadap proses maupun hasil Pilkades diselesaikan melalui mekanisme resmi, bukan melalui intimidasi ataupun tindakan kekerasan