periskop.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut industri manufaktur RI tengah memasuki ‘periode kritis’, sebuah masa ketika tekanan eksternal dan domestik datang hampir bersamaan.
Di satu sisi, permintaan dalam negeri melemah karena daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, persaingan global kian ketat, sementara industri nasional masih terbebani biaya tinggi dan inefisiensi struktural.
Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, Adhi Lukman, menjelaskan bahwa kontraksi permintaan terutama terasa pada kelompok masyarakat menengah bawah, yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi produk manufaktur.
"Pada 2025 menuju 2026, daya beli masyarakat kelas menengah bawah sangat terdampak. Ini langsung memengaruhi serapan produk manufaktur,” ujar Adhi dalam konferensi pers di kantor Apindo, dikutip Selasa (9/12).
Menurutnya, pelemahan daya beli ini sejalan dengan menyusutnya jumlah konsumsi kelas menengah Indonesia. Sejak 2019, sekitar 9,5 juta orang tercatat turun kelas pendapatannya. Dampaknya, konsumsi cenderung bergeser ke produk-produk paling dasar, sementara permintaan barang manufaktur non-esensial tersendat.
Untuk mendorong kembali pendapatan, pemerintah telah meluncurkan sejumlah stimulus ekonomi. Apindo menilai kebijakan ini penting untuk menambah pendapatan rumah tangga, sehingga konsumsi dapat kembali pulih bertahap.
Meski berhadapan dengan tekanan tersebut, Adhi mengklaim manufaktur tetap menjadi sektor strategis. Kontribusinya terhadap PDB kini berada di level 17,39%, sedikit turun, namun masih menjadi kontributor terbesar dalam struktur ekonomi nasional.
Namun, untuk mengembalikan manufaktur sebagai motor pertumbuhan, tantangan struktural perlu diselesaikan. Apindo mencatat sejumlah faktor yang terus menekan industri, yakni biaya energi yang belum kompetitif. Kemudian logistik yang masih mahal, bahkan mencapai 23% dari PDB. Tingginya suku bunga, rumitnya perizinan, serta lambannya penyelesaian sengketa hukum.
Kondisi ini membuat Indonesia kalah cepat dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, yang memiliki ekosistem industri lebih efisien.
"Inilah yang mendorong adanya high cost economy di manufaktur. Jika tidak diperbaiki, daya saing kita akan semakin tergerus,” tegas Adhi.
Selain itu, manufaktur Indonesia juga menghadapi ancaman industrialisasi prematur, yakni kondisi ketika porsi industri terhadap PDB menurun sebelum sektor tersebut mencapai kematangan. Padahal, untuk mencapai target pertumbuhan nasional hingga 8%, manufaktur harus menjadi lokomotif ekonomi yang kuat.
Di tengah berbagai hambatan tersebut, peluang tetap terbuka, terutama dari sisi ekspor. Apindo menilai bahwa dengan strategi diversifikasi pasar dan pemanfaatan perjanjian dagang internasional yang tengah dipercepat pemerintah, manufaktur Indonesia masih bisa memperluas pangsa pasarnya. Perjanjian seperti Indonesia–EU CEPA dan berbagai PTA/FTA lainnya dapat membuka akses tarif lebih rendah sekaligus mempercepat penetrasi produk Indonesia di pasar global.
“Kalau hambatan domestik bisa ditekan dan produktivitas tenaga kerja ditingkatkan melalui sistem pengupahan berbasis produktivitas, manufaktur kita berpeluang pulih lebih cepat dan kembali ekspansif,” tambah Adhi.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci. Apindo mendorong agar reformasi struktural, perbaikan birokrasi, dan efisiensi biaya usaha diprioritaskan, sehingga industri manufaktur Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih kompetitif, resilien, dan adaptif terhadap perubahan global.
“Harapan kita jelas, menjadikan manufaktur sebagai mesin utama pertumbuhan, memperluas ekspor, dan membawa Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global,” tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar