periskop.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan ke jalur Gaza di bawah payung International Stabilization Force guna mendukung pemulihan stabilitas keamanan serta membantu peningkatan kapasitas kepolisian Palestina.
"Kami bahkan tengah menjajaki keterlibatan dalam International Stabilization Force untuk misi perdamaian di Gaza dan mendukung kapasitas kepolisian Palestine," kata Asisten Utama Kapolri bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran dalam Rilis Akhir Tahun Polri 2025 di Jakarta, Selasa (30/12).
Korps Bhayangkara menilai langkah ini sebagai perluasan peran strategis Indonesia di kancah global. Saat ini, posisi Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia makin diperhitungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Saat ini Polri berada di peringkat lima dunia sebagai kontributor pasukan perdamaian PBB," ujar Fadil.
Mantan Kapolda Jawa Timur ini menyebut kepercayaan dunia internasional tersebut tidak datang tiba-tiba. Rencana pelibatan personel di wilayah konflik Gaza menjadi bukti validasi kompetensi anggota Polri setara dengan standar global.
"Ini membuktikan bahwa profesionalisme Polri sudah diakui standar internasional," tegasnya.
Selain misi kemanusiaan, Polri memperkuat jejaring diplomasi kepolisian untuk menangkal kejahatan lintas negara. Salah satu strateginya adalah menambah kantor perwakilan resmi di negara-negara strategis.
Fadil merinci ekspansi tersebut mencakup pembukaan perwakilan di Paris, Beijing, hingga Phnom Penh. Keberadaan perwakilan ini vital untuk mempercepat pertukaran informasi dan penindakan kasus transnasional secara real-time.
Dampak diplomasi ini terlihat nyata dalam penanganan kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Sepanjang 2025, mekanisme kerja sama antar-kepolisian (police-to-police) efektif menyelamatkan ratusan korban.
"Polri telah berhasil memulangkan 810 WNI korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan online scam dari luar negeri," jelas jenderal bintang tiga tersebut.
Sisi penegakan hukum internasional juga digarap serius. Polri tidak membiarkan pelaku kejahatan bersembunyi di balik batas yurisdiksi negara lain dengan memanfaatkan instrumen Interpol secara maksimal.
"Kami juga proaktif menerbitkan 35 Red Notice untuk melacak buronan internasional," paparnya.
Guna menunjang operasi global yang makin kompleks, Polri terus menggenjot kualitas sumber daya manusia (SDM). Ribuan personel dikirim ke berbagai negara maju untuk menyerap ilmu dan taktik kepolisian modern.
"Sebanyak 1.100 personel telah mengikuti diklat di luar negeri untuk meningkatkan kompetensi menghadapi kejahatan modern," tambah Fadil.
Landasan kerja sama ini diperkokoh oleh puluhan perjanjian bilateral dan multilateral yang masih berlaku. Dokumen-dokumen ini menjadi payung hukum legalitas operasi Polri di mancanegara.
"Terdapat 45 perjanjian internasional aktif yang memperkuat posisi Polri dalam kerja sama global," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar