Periskop.id - Dunia internasional masih dalam kondisi terguncang setelah pengumuman dramatis dari Gedung Putih pada hari Sabtu. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara resmi menyatakan bahwa Amerika Serikat untuk sementara akan mengambil alih pengelolaan Venezuela.
Namun, yang lebih mengejutkan adalah penegasan Trump dan para pembantu utamanya bahwa langkah militer ekstrem ini mungkin tidak akan berhenti di sana. Washington kini menuntut agar dunia internasional mencermati setiap gerak-gerik mereka di belahan bumi barat.
Dilansir dari Politico pada Sabtu (3/1), Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengungkapkan detail penangkapan diktator Venezuela yang telah lama berkuasa, Nicolas Maduro.
Maduro ditangkap dalam sebuah penggerebekan rahasia semalam dan langsung diekstradisi ke New York untuk menghadapi dakwaan atas tuduhan konspirasi narkoba.
Hegseth menekankan bahwa Maduro sebenarnya memiliki kesempatan untuk mundur secara sukarela sebelum akhirnya menjadi contoh terbaru seorang pemimpin yang harus membayar harga mahal karena mengabaikan tekanan Trump.
“Dia main-main, dan akhirnya dia tahu akibatnya,” katanya dengan nada tegas merujuk pada kejatuhan Maduro.
Daftar Target Berikutnya
Komentar bernada ancaman tersebut ternyata diikuti oleh peringatan spesifik terhadap tiga negara lain yang berpotensi menjadi sasaran berikutnya dari pemerintahan Trump, yakni Kolombia, Kuba, dan Meksiko.
Hal ini memicu kewaspadaan tinggi di seluruh kawasan Amerika Latin. Pemerintah Kuba dalam sebuah pernyataan resminya memberikan peringatan keras kepada tetangganya.
“Semua negara di kawasan harus tetap waspada, karena ancaman ini membayangi semua pihak,” tulis pihak Havana.
Peringatan dari Washington sendiri terasa semakin berani. Trump kembali melontarkan tuduhan terhadap Presiden Kolombia terkait produksi kokain dan memperingatkan agar sang presiden menjaga dirinya sendiri.
Selain itu, Trump memprediksi bahwa pihaknya akan segera melakukan pembicaraan serius mengenai masa depan Kuba.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bahkan menyampaikan ancaman yang lebih mengkhawatirkan. Ia memberikan sinyal bahwa intervensi di Venezuela bisa saja segera terjadi di tempat lain.
“Lihat, kalau saya tinggal di Havana dan bekerja di pemerintahan, saya akan merasa khawatir,” kata Rubio.
Meksiko juga berada dalam posisi yang sulit. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump memperingatkan bahwa sesuatu harus dilakukan terhadap Meksiko.
Ia bahkan mengaku telah bertanya langsung kepada Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, apakah negara tersebut menginginkan bantuan militer AS untuk memberantas kartel narkoba.
“Dominasi Amerika di belahan bumi barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi,” ujar Trump.
Menanggapi hal ini, Presiden Sheinbaum menyatakan bahwa tindakan AS terhadap Venezuela telah melanggar Piagam PBB. Meskipun ia secara personal memiliki hubungan yang cukup baik dengan Trump dan Rubio, batas diplomasi tampaknya mulai tercapai.
Alex Gray, mantan Kepala Staf Dewan Keamanan Nasional, menyebutkan bahwa gagasan pengerahan pasukan ke wilayah Meksiko untuk memburu kartel fentanil sebenarnya sudah lama dipertimbangkan Trump sejak masa jabatan pertamanya.
Presiden Kolombia, Gustavo Petro, juga mengecam serangan terhadap Venezuela sebagai agresi terhadap seluruh Amerika Selatan. Ia langsung mengumumkan pengerahan pasukan di sepanjang perbatasan untuk mencegah kemungkinan gelombang pengungsi.
Sementara itu, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melalui unggahan di X menyebut bahwa penggulingan Maduro telah melampaui batas yang tidak dapat diterima dan mengingatkan pada momen-momen intervensi terburuk di masa lalu.
Meskipun demikian, dukungan domestik terhadap keputusan Trump dan Rubio sangat kuat, salah satunya di wilayah Florida Selatan. Anggota Parlemen Florida, Juan Carlos Porras, memuji langkah Rubio sebagai otak di balik operasi ini.
“Lebih banyak pergerakan di Kuba akan benar-benar membawa ini ke level berikutnya,” katanya.
Doktrin Monroe sebagai Acuan
Dalam pidato resminya, Trump membangkitkan kembali Doktrin Monroe, sebuah kebijakan berusia 200 tahun tentang wilayah pengaruh AS di Benua Amerika.
Namun, Trump menyatakan bahwa dirinya telah memperbarui kebijakan tersebut menjadi sesuatu yang lebih personal dan agresif.
“Doktrin Monroe itu penting. Tapi kami sudah melampauinya jauh. Sekarang mereka menyebutnya ‘Dokumen Donroe’,” kata Trump pada Sabtu lalu.
Ambisi ini sejalan dengan pidato pelantikannya hampir setahun lalu, pada Senin (20/1/2025), di mana ia mengejutkan sekutu lama dengan ancaman menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 dan mengolonisasi Greenland.
Sinyal mengenai Greenland ini kembali diperkuat oleh Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Stephen Miller, yang mengunggah peta Greenland berbendera Amerika di akun X miliknya dengan keterangan singkat: “SEGERA”.
Meski ancaman ke negara lain terus bergulir, prioritas jangka pendek AS saat ini adalah mengelola situasi Venezuela yang masih cair.
Seseorang yang dekat dengan tim keamanan nasional menyebut secara anonim bahwa AS membutuhkan militer untuk memastikan transisi pemerintahan dan ekstraksi sumber daya minyak Venezuela berjalan lancar.
Kevin Whitaker, mantan duta besar AS untuk Kolombia, menilai Gedung Putih mungkin tidak akan bertindak terhadap negara lain dalam waktu yang sangat dekat karena risiko besar yang sudah mereka ambil di Venezuela.
Namun, pengabaian terhadap kedaulatan negara lain ini bisa menjadi pertanda konflik di masa depan.
Stephen McFarland, mantan duta besar AS untuk Guatemala, memperingatkan bahwa China mungkin melihat ini sebagai peluang untuk mendekati negara-negara Amerika Latin yang mulai merasa terancam oleh AS.
Lebih jauh lagi, mantan duta besar Chile, Jorge Heine, mengkhawatirkan bahwa tindakan Trump dapat mendorong Beijing untuk bersikap lebih agresif terhadap Taiwan dengan logika yang sama.
Tinggalkan Komentar
Komentar