periskop.id - Panggung diplomasi dunia mendadak panas di awal 2026. Donald Trump kembali menghentak lewat Board of Peace (BoP), sebuah proyek ambisius yang digadang-gadang sebagai kunci sakti untuk mengakhiri drama di Gaza. Indonesia bersama belasan negara muslim lainnya sudah memutuskan untuk terjun langsung, tapi sebuah keganjilan muncul dari tanah Eropa.
Secara mengejutkan, raksasa seperti Jerman hingga Prancis kompak memilih jalan berbeda. Mereka dengan tegas menolak tawaran Trump meskipun biasanya selalu berada di barisan yang sama dengan Amerika Serikat (AS). Fenomena ini memicu tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang membuat mereka ketakutan dengan rencana besar Trump? Apakah BoP murni misi kemanusiaan untuk Gaza, atau jangan-jangan hanya panggung politik baru yang penuh risiko? Kita akan kupas tuntas rahasia di balik penolakan Eropa ini.
Perlawanan Jerman dan Norwegia demi Menyelamatkan Wajah PBB
Bagi Jerman, perdamaian bukan sekadar kesepakatan politik, melainkan soal menjaga aturan main dunia tetap adil dan konsisten. Pemerintah Jerman menyampaikan kekhawatiran bahwa pembentukan BoP berpotensi melemahkan peran dan kewibawaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jerman menilai, pemberian kewenangan yang sangat besar kepada Trump dalam badan tersebut dapat memicu penerapan hukum internasional yang tidak seimbang.
Pandangan serupa disampaikan Norwegia. Pemerintah Norwegia menegaskan tidak akan terlibat dalam upacara penandatanganan BoP di Davos, meski negara ini dikenal aktif dalam berbagai upaya perdamaian dunia. Sikap tersebut didasari kekhawatiran bahwa badan baru ini bisa berjalan sendiri tanpa keterkaitan yang jelas dengan struktur PBB yang sudah ada.
Norwegia menilai, jika mekanisme perdamaian dibangun di luar sistem multilateral yang selama ini diakui, justru ada risiko munculnya masalah baru di lapangan. Meski tetap memandang hubungan dengan AS sebagai hal penting, Norwegia menegaskan bahwa upaya menjaga perdamaian global seharusnya memperkuat, bukan menggeser, peran PBB sebagai pilar utama tata dunia internasional.
Alasan Konstitusi Italia Menolak Kepemimpinan Absolut Donald Trump
Setelah kekhawatiran soal peran PBB, perhatian kini bergeser ke Italia di kawasan Eropa Selatan. Berbeda dengan sejumlah negara lain yang menolak BoP karena pertimbangan politik, Italia memiliki alasan yang jauh lebih mendasar, yaitu konstitusi negara. Menteri Ekonomi Italia Giancarlo Giorgetti menyebut keikutsertaan dalam dewan tersebut sebagai sesuatu yang bermasalah secara hukum.
Menurut laporan harian Il Corriere della Sera, konstitusi Italia melarang penyerahan kedaulatan kepada organisasi internasional yang kepemimpinannya tidak setara. Dalam piagam BoP, Trump ditempatkan sebagai ketua dengan kewenangan sangat besar, termasuk hak veto dan hak untuk mencopot anggota. Bagi hukum Italia, struktur seperti ini tidak lagi mencerminkan kerja sama antarnegara yang setara.
Situasinya bisa dianalogikan seperti bergabung dengan sebuah organisasi internasional yang menuntut kontribusi besar, tetapi seluruh keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh satu orang. Karena itulah pemerintah Italia menilai, bergabung dengan BoP berisiko bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.
Ancaman Tarif Impor 200% Trump untuk Paksa Prancis Bergabung
Kalau bicara soal ketegangan paling mencolok dalam isu BoP, Prancis patut masuk daftar teratas. Pemerintah Prancis sejak awal terlihat ragu terhadap gagasan ini, sejalan dengan sikap Presiden Emmanuel Macron yang menekankan pentingnya kerja sama internasional yang setara dan tidak didominasi satu negara.
Penolakan tersebut langsung dibalas dengan tekanan dari Trump yang mengancam akan mengenakan tarif impor hingga 200% terhadap produk andalan Prancis, terutama anggur dan sampanye, jika Prancis tetap memilih tidak bergabung. Ancaman ini jelas bukan hal sepele, mengingat minuman tersebut bukan hanya komoditas ekspor, tetapi juga bagian dari identitas ekonomi Prancis.
Meski demikian, Prancis tampaknya belum bergeser dari pendiriannya. Alih-alih tunduk pada tekanan dagang, Prancis memilih bertahan pada prinsip kerja sama multilateral yang selama ini mereka anggap lebih adil. Situasi ini menunjukkan bagaimana isu perdamaian global kini bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga tarik-menarik kepentingan ekonomi dan kedaulatan politik di antara negara-negara besar.
Biaya Keanggotaan US$1 Miliar dan Masuknya Negara Kontroversial
Salah satu aspek yang paling disorot dari piagam BoP adalah soal pendanaan. Negara yang ingin menjadi anggota tetap diminta menyetor hingga US$1 miliar, angka yang cukup besar sehingga memunculkan banyak pertanyaan tentang manfaat dan pengelolaannya.
Kanada menyatakan setuju secara prinsip, tapi hingga kini masih menunggu kejelasan detail, terutama terkait mekanisme kerja dan pengawasan dana. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian, bukan penolakan langsung.
Sementara itu, Belarus justru telah menerima undangan untuk bergabung. Langkah ini menuai sorotan di Eropa, mengingat catatan hak asasi manusia negara tersebut dan posisinya yang selama ini kerap dikritik Barat. Kombinasi antara negara yang masih ragu dan negara yang kontroversial ini membuat BoP dipandang semakin kompleks, bukan hanya sebagai forum perdamaian, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan politik dan prinsip internasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar